Arahkan Kenaikan Belanja ke Sektor-Sektor Pengungkit Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah diimbau agar target kenaikan belanja negara sebesar 9,1 triliun rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor pengungkit ekonomi di daerah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto mengatakan jika masih diubah, kenaikan target belanja tersebut sebaiknya ke sektor- sektor pengungkit ekonomi di daerah seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), industri, pariwisata, infrastruktur.

“Ini ditujukan agar efek pengganda ke perekonomian dari 9,1 triliun rupiah, lebih besar,” jelas Eko.

Untuk menjadi stabilisator perekonomian, porsi belanja yang berdampak ke upaya membangkitkan ekonomi harus lebih dominan. Bagi Indonesia yang diperlukan saat ini adalah belanja yang dapat menciptakan lapangan kerja, melalui insentif industri manufaktur (menampung tenaga kerja formal), penguatan dan insentif UMKM (menampung tenaga kerja lulusan pendidikan dasar-menengah), serta infrastruktur konektivitas.

“Kenaikan ini kemungkinan lebih ditujukan untuk mengakomodasi usulan belanja dari Kementerian dan Lembaga, sehingga sifatnya lebih ke belanja yang langsung menjadi bagian dari konsumsi pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan postur sementara RAPBN 2027 antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, target belanja negara dinaikkan dari sebelumnya 4.097,2 triliun rupiah menjadi 4.106,3 triliun rupiah, sehingga terdapat peningkatan sebesar 9,1 triliun rupiah.

Peningkatan target belanja negara tersebut hanya terjadi pada pos anggaran belanja pemerintah pusat dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L), di mana belanja pemerintah pusat ditingkatkan dari sebelumnya 3.362,2 triliun rupiah menjadi 3.371,3 triliun rupiah, dengan belanja K/L dari sebelumnya 1.504,7 triliun menjadi 1.513,8 triliun rupiah.

Selain target belanja negara, proyeksi pendapatan negara dan hibah juga ditingkatkan sebesar 9,1 triliun rupiah dari sebelumnya 3.426 triliun rupiah menjadi 3.435,1 triliun rupiah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Bidang Revitalisasi Vokasi, SDM, dan Ketenagakerjaan KADIN DIY, Rommy Heryanto mengatakan tambahan belanja negara tidak akan efektif menciptakan lapangan kerja apabila pemerintah masih menjalankan pendidikan dan pelatihan vokasi tanpa mengacu pada kebutuhan tenaga kerja di daerah.

Rommy mengatakan penguatan vokasi harus ditempatkan sebagai penghubung antara kebijakan anggaran, pertumbuhan dunia usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

“Persoalannya bukan hanya menyediakan anggaran pelatihan, tetapi memastikan kompetensi yang diajarkan memang sedang dibutuhkan perusahaan. Kalau tidak berdasarkan kebutuhan industri, lulusan pelatihan tetap akan kesulitan masuk ke dunia kerja,” kata Rommy, Selasa (8/9).

Dunia usaha katanya perlu dilibatkan sejak pemetaan kebutuhan tenaga kerja, penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur, pelaksanaan pemagangan, sampai pengujian kompetensi. Keterlibatan tersebut diperlukan agar program vokasi tidak hanya mengejar jumlah peserta dan sertifikat.

Rommy mengatakan pendidikan dan pelatihan vokasi harus memperkuat tiga aspek utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Ketiganya diperlukan untuk menyiapkan peserta didik dan lulusan menjadi pegawai maupun pengusaha.

“Pendidikan dan pelatihan vokasi harus melakukan penguatan dan pencapaian pada aspek pengetahuan, keterampilan, serta attitude bagi peserta didik, lulusan, calon pegawai, maupun calon pengusaha,” katanya.

Ia menegaskan keberhasilan belanja vokasi harus diukur berdasarkan hasil akhirnya. Indikatornya antara lain jumlah peserta yang memperoleh pekerjaan, mengalami peningkatan produktivitas, atau mampu membuka dan mengembangkan usaha setelah mengikuti pelatihan.