Menata Masa Depan Ekosistem Halal Nasional

Percepatan ini memerlukan sinergi yang kuat antara BPJPH selaku regulator, LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) sebagai lembaga pemeriksa, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai pemegang otoritas fatwa. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal di Indonesia.

Sejauh mana sertifikat halal dapat menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia, terutama industri tekstil di pasar global?

Halal sudah menjadi industri dunia. Industri tekstil wajib memiliki sertifikat halal karena produknya bersentuhan langsung dengan tubuh kita.

Sertifikasi halal pada produk tekstil tidak hanya memberikan jaminan kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Industri tekstil Indonesia yang telah bersertifikat halal akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing secara global.

DOK. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagaimana pengembangan ekosistem jaminan produk halal nasional, khususnya melalui pemutakhiran laboratorium halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dapat memperkuat kualitas dan kredibilitas sertifikasi halal di Indonesia?

Laboratorium merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Laboratorium adalah ruh dari jaminan produk halal. Kekuatan kita ditentukan oleh kemampuan pengujian dan pembuktian ilmiah. Kapasitas deteksi yang unggul akan menempatkan BPJPH pada posisi yang kredibel dan berkeadilan dalam mengambil keputusan.

Keberadaan laboratorium yang mutakhir menjadi penentu dalam menyelesaikan perbedaan hasil atau keraguan terhadap status kehalalan suatu produk. Ketika ada perbedaan hasil, maka keputusan harus merujuk pada institusi yang memiliki kemampuan pengujian paling kuat dan terpercaya. Kita ingin memastikan kapasitas tersebut ada di BPJPH.

Bagaimana BPJPH memperkuat kompetensi Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) agar pengawasan terhadap produk halal, termasuk produk impor yang masuk dan beredar di Indonesia, dapat berjalan lebih efektif?

Pengawas JPH memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan halal. Pengawas Jaminan Produk Halal harus terus meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk mendukung penyelenggaraan serta pencapaian Jaminan Produk Halal secara optimal.

Penguatan kompetensi pengawas mencakup pemahaman regulasi, kemampuan teknis, serta integritas dalam menjalankan tugas pengawasan. Kegiatan pembinaan Pengawas Jaminan Produk Halal diikuti oleh 73 Pengawas JPH di pusat, serta 595 Pengawas JPH daerah di seluruh Indonesia.

Ketika dipercaya untuk melakukan pengawasan halal, maka harus terus meng-upgrade diri, memperbaiki kualitas, dan menjaga integritas. Kompetensi menjadi kunci agar pengawasan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seberapa strategis sinergi antara BPJPH dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) dalam memastikan lalu lintas produk yang aman, sehat, dan memenuhi standar kehalalan sesuai regulasi Jaminan Produk Halal?

Sinergi dengan Barantin juga merupakan salah satu upaya untuk memastikan implementasi kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal Oktober 2026 sebagaimana diamanatkan oleh regulasi. Sinergi BPJPH dan Barantin ini amat sangat penting, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP 42 tahun 2024, di mana produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Apa saja, makanan, minuman, (jasa dan hasil) sembelihan, kosmetik, obat, barang gunaan, di mana di Oktober 2026.