Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Gubernur Banten Ungkap 567 Kilometer Jalan Nasional Gelap Gulita

📅 Rabu, 20 Mei 2026, 17:25 WIB | Oleh:
Gubernur Banten Ungkap 567 Kilometer Jalan Nasional Gelap Gulita Doc: RRI/Saadatuddaraen
Ket. Gubernur Banten, Andra Soni

TANGERANG - Gubernur Banten, Andra Soni menggelar rapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu terkait 567 kilometer jalan nasional diwilayah Banten masih gelap gulita.

Andra menyebutkan ada skema pengadaan dan pembayaran listrik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka, Rakor terkait penerangan jalan umum (PJU) itu digelar di kantor Gubernur Banten di Tangerang Selatan (Tangsel).

Ia mengaku hadir perwakilan dari kabupaten dan kota, BPTD, Kementerian Perhubungan, PLN, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. "Hari ini kami, seluruh kepala daerah di Provinsi Banten bersama dengan BPTD dari pemerintah pusat, membahas dan berkoordinasi terkait jalan nasional yang ada di Provinsi Banten," ujar dia, Selasa (19/5).

Menurut Andra, rakor digelar untuk menyamakan persepsi dan data antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait penanganan PJU di ruas jalan nasional. "Tujuan menyelaraskan upaya agar masalah penerangan jalan umum bisa kita lakukan bersama," ucap dia.

Ia mengatakan hasil rapat akan ditindaklanjuti secara teknis guna menentukan solusi bersama dalam pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat. "Dari rapat ini, akan ada tindak lanjut teknis dan kami akan menentukan solusi bersama untuk pelayanan masyarakat terhadap penerangan jalan," kata dia.

Berdasarkan data yang dibahas dalam rakor, panjang jalan nasional di Provinsi Banten mencapai sekitar 567 kilometer yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Ruas terpanjang berada di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Selain membahas kondisi jalan nasional, rakor juga menyoroti kebutuhan lampu penerangan jalan yang diperkirakan mencapai 8.000 titik di berbagai ruas strategis. "Nanti lebih detailnya sifatnya koordinasi teknis," ujar dia.

"Sebelumnya, kita belum pernah bahas bersama-sama. Biasanya ini pusat, ini provinsi, itu kabupaten/kota. Sekarang kita samakan persepsi dan samakan data, ini tanggung jawab kita semua," imbuh Andra.

Ditambahkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, masih banyak ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Banten belum memiliki penerangan jalan yang memadai. "Ada juga yang dipasang oleh kabupaten/kota dan dibayar daerah, ada juga yang dibangun menggunakan APBN," kata Tri.

Menurut dia, persoalan utama yang dibahas dalam rakor bukan hanya pembangunan lampu jalan, tetapi juga mekanisme pembayaran listrik dan pemeliharaan PJU. "APBN itu cuma untuk penyediaan lampunya saja dan pemeliharaannya, tapi kalau untuk pembayaran listriknya, itu diharapkan kabupaten/kota," ucap dia.

Diketahui, pencurian kabel sebanyak 196 tiang lampu penerangan jalan umum (PJU) dikawasan wisata Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Alhasil, sudah dua tahun kondisi jalan menjadi gelap gulita.

"Ya itu dicuri orang. Sudah dua tahun," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Banten, Tri Nurtopo di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Selasa. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp84.400/...
Daerah
Bus Transjateng Akan Tambah...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

45 menit yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
Nasional
Grab Tegaskan Rumor Hengkan...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.