Presiden Taiwan Buka Suara Usai Pertemuan Trump-Xi Jinping: Kami Bukan Bagian dari RRT

JAKARTA - Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan bahwa Taiwan merupakan negara berdaulat dan demokratis yang tidak berada di bawah kendali Beijing. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya perhatian global terhadap dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Lai menegaskan bahwa istilah "kemerdekaan Taiwan" kerap disalahartikan oleh berbagai pihak. Menurutnya, istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada fakta bahwa Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok dan tidak berada di bawah otoritas pemerintah di Beijing.

"Semua orang dapat memahami dengan jelas bahwa arti istilah ‘kemerdekaan Taiwan’ sebenarnya mengacu pada Taiwan yang bukan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok," ujar Lai dalam pernyataannya.

Ia menambahkan, posisi Taiwan saat ini adalah sebagai entitas yang berdiri sendiri dengan sistem pemerintahan demokratis. Lai juga menekankan bahwa Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok merupakan dua entitas yang tidak saling tunduk satu sama lain.

Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Pertemuan tingkat tinggi itu memicu kekhawatiran di Taiwan terkait arah dukungan Washington terhadap pulau tersebut.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyatakan bahwa ia tidak ingin ada dorongan kemerdekaan Taiwan yang didasarkan pada dukungan Amerika Serikat. Pernyataan itu menimbulkan spekulasi mengenai posisi AS dalam isu sensitif tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Taiwan menegaskan bahwa status Taiwan sebagai negara merdeka tidak bergantung pada dukungan negara lain. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas dukungan keamanan yang selama ini diberikan oleh Amerika Serikat, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan.

Secara historis, Taiwan memiliki latar belakang konflik politik yang panjang dengan Tiongkok. Setelah kalah dalam perang saudara melawan pasukan komunis yang dipimpin Mao Zedong pada 1949, pemerintahan Republik Tiongkok mundur ke Taiwan dan kemudian berkembang menjadi sistem demokrasi sejak 1990-an.

Wilayah yang dikelola Taiwan saat ini mencakup Pulau Taiwan, Kepulauan Penghu, Kinmen, dan Matsu. Lai menegaskan bahwa seluruh wilayah tersebut merupakan satu kesatuan yang telah berkembang bersama selama puluhan tahun.

Di sisi lain, Tiongkok tetap menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menyatukan kembali wilayah tersebut. Ketegangan ini menjadikan Selat Taiwan sebagai salah satu titik geopolitik paling sensitif di dunia.

Lai menegaskan bahwa Taiwan akan terus memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya untuk menjaga stabilitas kawasan. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan “perdamaian melalui kekuatan” guna memastikan keamanan tetap terjaga.