Gorontalo Alami Defisit APBN Rp2,1 Triliun, Belanja Negara Jauh Lebih Cepat dari Pendapatan
Minggu, 03 Mei 2026, 03:00 WIB | Oleh: Tim PenulisIa mengatakan, besarnya porsi belanja wajib atau mandatory spending membatasi ruang gerak anggaran daerah.
Komponen tersebut meliputi gaji pegawai, alokasi pendidikan 20 persen, pembiayaan BPJS Kesehatan, hingga penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal seperti TNI dan Polri.
"Harapannya beban belanja wajib ini, bisa dibagi secara lebih adil antara pusat dan daerah," kata Gusnar.
Di sisi lain, ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2025 tumbuh kuat sebesar 6,12 persen atau melampaui rata-rata nasional 5,39 persen.
Capaian tersebut dinilai membanggakan, namun tetap memerlukan penguatan fundamental agar pertumbuhan berkelanjutan dan merata.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!