Gorontalo Alami Defisit APBN Rp2,1 Triliun, Belanja Negara Jauh Lebih Cepat dari Pendapatan

“Oleh karena itu, kita harus bekerja bukan hanya berbasis anggaran semata, melainkan dengan kreativitas dalam menghadapi situasi fiskal ini melalui berbagai langkah antisipatif,” kata Gusnar.

Ia mengatakan, besarnya porsi belanja wajib atau mandatory spending membatasi ruang gerak anggaran daerah.

Komponen tersebut meliputi gaji pegawai, alokasi pendidikan 20 persen, pembiayaan BPJS Kesehatan, hingga penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal seperti TNI dan Polri.

"Harapannya beban belanja wajib ini, bisa dibagi secara lebih adil antara pusat dan daerah," kata Gusnar.

Di sisi lain, ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2025 tumbuh kuat sebesar 6,12 persen atau melampaui rata-rata nasional 5,39 persen.

Capaian tersebut dinilai membanggakan, namun tetap memerlukan penguatan fundamental agar pertumbuhan berkelanjutan dan merata.