Presiden Min Aung Hlaing Ajukan Perundingan Perdamaian

YANGON – Pemerintah Myanmar yang baru dan didukung militer ingin mengadakan pembicaraan damai dengan kelompok-kelompok bersenjata oposisi pada akhir Juli, kata pemimpin junta yang kini menjadi presiden negara itu, tetapi dua kelompok pemberontak utama pada Selasa (21/4) menolak tawaran tersebut.

Media pemerintah melaporkan bahwa Presiden Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta lima tahun lalu yang menjerumuskan negara Asia tenggara itu ke dalam perang saudara yang masih berkecamuk, mengatakan dalam sebuah pertemuan pemerintah bahwa ia ingin kelompok pemberontak yang tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata untuk bergabung dalam pembicaraan yang akan diadakan dalam waktu 100 hari.

“Bagi kelompok-kelompok yang belum terlibat dalam dialog dan negosiasi, kami juga mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi sebelum batas waktu terakhir pada 31 Juli,” kata dia seraya menyebutkan kelompok-kelompok oposisi seperti Persatuan Nasional Karen (KNU), Front Nasional Chin (CNF), dan Front Demokratik Mahasiswa Seluruh Burma.

Jenderal Min Aung Hlaing merujuk pada para penandatangan Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) dalam pidatonya, sebuah kesepakatan yang berlaku sebelum kudeta tahun 2021, dan mempertanyakan keberlangsungannya.

Saw Taw Nee, juru bicara KNU, menolak usulan pemerintah. “KNU telah menarik diri dari NCA sejak kudeta tahun 2021. Kami tidak berencana untuk kembali bernegosiasi atau mengikuti jalur NCA,” kata dia.

Juru bicara CNF, Salai Htet Ni, mengatakan bahwa kelompoknya justru sedang mengupayakan sistem demokrasi federal yang bebas dari pengaruh militer.

“Karena kita sedang berjuang dalam pertempuran militer-politik untuk ini, kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan mereka yang saat ini menyebut diri mereka sebagai 'pemerintahan' setelah hanya mengubah penampilan mereka dari militer,” kata dia.

Kurangnya Kepercayaan

Tanggapan dari dua kelompok pemberontak utama ini menyoroti kurangnya kepercayaan yang mendalam terhadap pemerintahan Myanmar saat ini dan menunjukkan bahwa dialog di bawah struktur politik saat ini kemungkinan besar tidak akan mendapatkan momentum.

Tanpa kepercayaan pada niat militer atau kesediaan mereka untuk melepaskan kekuasaan, inisiatif perdamaian berisiko dianggap sebagai upaya untuk melegitimasi pemerintahan militer daripada upaya rekonsiliasi yang tulus.

Bagi junta, perundingan dapat membantu mengurangi tekanan internasional dan menstabilkan sebagian wilayah negara. Bagi kelompok pemberontak, partisipasi tanpa jaminan berisiko melemahkan perjuangan mereka yang lebih luas untuk demokrasi.

Myanmar dilanda kekacauan menyusul kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih secara demokratis dari pemenang anugerah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, yang kemudian dipenjara selama 27 tahun atas tuduhan yang menurut sekutunya bermotivasi politik.

Pekan lalu, pemerintah mengurangi hukuman Suu Kyi, 80 tahun, menjadi seperenamnya.

Parlemen memilih Jenderal Min Aung Hlaing sebagai presiden pada awal April, setelah pemilihan yang timpang yang dikritik oleh para kritikus dan pemerintah Barat sebagai tipu daya untuk melanggengkan kekuasaan militer di balik kedok demokrasi.