DPR Dorong Penanganan 3,9 Juta Anak Tidak Sekolah Jadi Agenda Strategis Nasional

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menjadikan penanganan angka anak tidak sekolah (ATS) sebagai agenda strategis nasional untuk memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan.

“Pemerintah perlu menetapkan penurunan angka ATS sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang mengikat seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7).

Puan mengatakan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap anak tetap berada dalam sistem pendidikan hingga menyelesaikannya.

Menurut dia, temuan sekitar 6.000 anak diduga putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, yang didominasi faktor rendahnya minat belajar, menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia semakin kompleks.

Ia menilai persoalan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan, atau akses belajar, tetapi juga upaya memastikan anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan menjadi jalan bagi masa depan.

Puan juga menyoroti data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat jumlah ATS di Indonesia mencapai 3.966.858 orang per 1 April 2026.

Ia mengatakan apabila angka ATS tidak segera ditangani, negara tidak hanya kehilangan kesempatan pendidikan bagi anak, tetapi juga berpotensi kehilangan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, Puan menilai persoalan ATS tidak dapat dipandang sebagai masalah sektoral semata, melainkan membutuhkan penanganan lintas sektor.

Ia mendorong pemerintah menyusun desain besar nasional penuntasan ATS hingga 2045 sebagai peta jalan yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, dan pembangunan daerah.

“Grand design perlu memuat target nasional yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, hingga sistem akuntabilitas yang memastikan tidak ada anak keluar dari sistem pendidikan tanpa diketahui dan tanpa diintervensi oleh negara,” ujarnya.

Puan menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dari menangani anak yang telah putus sekolah menjadi mencegah anak meninggalkan sekolah.

Menurut dia, diperlukan sistem nasional yang mampu mengidentifikasi anak-anak yang mulai berisiko putus sekolah agar intervensi dapat dilakukan sejak awal.

Selain itu, ia meminta data pendidikan diintegrasikan dengan data perlindungan sosial dan kependudukan untuk memastikan penanganan dilakukan melalui kerja sama sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan layanan sosial.

Puan juga mendorong agar penurunan angka ATS menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Ia menyebut pemerintah pusat perlu memberikan dukungan program dan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil mempertahankan anak tetap bersekolah serta memberikan pendampingan kepada daerah dengan angka putus sekolah tinggi.

“Dengan demikian, menjaga anak tetap bersekolah menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan, bukan hanya dinas pendidikan,” katanya.