Indonesia Adopsi “Waste to Energy” ketimbang Inisiatif Lokal

Kritik lembaga lingkungan, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap proyek WTE atau PSEL. Walhi mengeluarkan semacam komunike “PSEL Solusi Palsu yang Mengancam” (3/3/2026).

PSEL: Solusi atau Produsen Polusi. Di tengah krisis sampah yang kian menyesakkan, proyek PSEL hadir menawarkan janji manis sebagai solusi instan. Sebagai solusi palsu yang memaksa teknologi gagal untuk membakar sampah kita yang 54–55% diantaranya adalah sampah organik.

Mengapa PSEL aalah Diskoneksi Fundamental? Teknologi PSEL butuh sampah kering dan bernilai kalor tinggi seperti plastik untuk beroperasi efesien. Faktanya, sampah nasional kita didominasi sisa sampah makanan (39,7%). Ini bukan inovasi, ini adalah pemaksaan teknologi yang tidak cocok dengan realitas lokal.

Membakar Masalah, Melepas Racun Karsinogen! Pembakaran sampah melepas Dioksin dan Furan, senyawa kimia paling toksit yang merusak hormon dan memicu kanker. Di Eropa saja, kadar dioksin 10 kali lipat batas legal! Setiap 1 ton sampah yang dibakar melapaskan hingga 1,7 ton CO2. PSEL bukan solusi iklim, tetapi bom waktu emisi.

PSEL menciptakan Lock-in Effect. Pemda dipaksa kontrak 20-30 tahun untuk menjamin pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari. Jika warga mulai rajin memilah dan sampah berkurang, Pemda justru harus membayar denda kepada operator swasta! Biaya operasionalnya mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini adalah subsidi terselubung untuk korporasi di atas penderitaan APBD.

PSEL butuh sampah bernilai untuk dibakar, artinya ia marampas rezeki jutaan pemulung dan pekerja bank sampah yang selama ini mengelola daur ulang secara manual. PSEL menghancurkan sistem ekonomi sirkular demi keuntungan segelintir pemilik modal. Tanpa transisi yang adil, jutaan orang kehilangan hak atas pekerjaan yang layak.

Solusi sejati bukan di ujung cerobong, tapi di sumberdayanya! Kita butuh Zero Waste Cities: pemilahan sampah organik untuk kompos dan pelarangan plastik sekali pakai secara tegas.

Desak pemerintah untuk mencabut status PSN proyek PSEL dan alihkan anggaran mahal itu untuk infastruktur pengelolaan sampah berbasis komunitas!

Pandangan lembaga dan aktivis lingkungan itu sebenarnya pembelaan terhadap pelaku circular economy aras bawah dan masa depan lingkungan yang lebih baik. Sebaiknya pandangan tersebut menjadi perhatian tersendiri.

Dalam pengelolaan sampah butuh inisiatif lokal, lebih baik me-recovery ketimbang merusak secara teknis, open all decision on waste management to full public participation and transparency at every level stage of the process, prioritize waste reduction and prevention techniques, dan lainya yang lebih murah.

*Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)