Indonesia Adopsi “Waste to Energy” ketimbang Inisiatif Lokal

Entitas pemerintah pusat, daerah, dan corporate pemain pengolah limbah menyuguhkan magnet baru, namanya Waste to Energy. Pemerintah terhipnotis dengan WtE sebagai solusi jitu kedaruratan sampah? Pilihan WtE sebagai proyek besar penuh tantangan.

Ada apa dengan sampah Indonesia begitu sulit ditangani dengan cara-cara yang lebih sederhana, biaya murah, teknologi tepat buatan anak bangsa alias tidak impor teknologi? Ada yang bilang sampah kita paling menakutkan di dunia?

Berbagai teknologi pengolahan sampah diterapkan di lapangan pada ujungnya kandas. Apakah mesin-mesin itu tidak berkualitas? Mesinnya mati terlilit tali rafia, kawat, atau tali klem, dan lainnya. Bahkan, sampah yang masuk ke plant pengolahan ada sampah kasur, spring bet, kursi, kulkas, kipas angin, dan peralatan dapur lainnya.

Kita dapat membayangkan amburadulnya sampah yang akan diolah tersebut? Semua jenis sampah masuk ke plant pengolahan, apakah itu yang menggunakan teknologi thermal atau refused derived fuel (RDF). Proyek pengolahan sampah yang digadang-gadang lima tahun lalu itu sulit mencapai target alias gagal.

Contoh pembangkit listrik tenga sampah (PLTSa) Bantargebang, PLTSa Putri Cempo Solo, dan PLTSa lain tidak berhasil. Kapasitas dan target pengolahan sampah kecil tidak mampu memenuhi target? Bahkan, mesin-mesinnya mulai karatan.

PLTSa atau sekarang lebih popular WTE dalam upaya mengolah sampah untuk menghasilkan listrik. Listriknya dijual ke PLN. Padahal, listrik itu merupakan hasil sampingan atau bonus. Tujuan utamanya mereduksi sampah sebanyak-banyak sehingga tidak ada gunung-gunung sampah.

Indonesia Adopsi WtE

Gagasan tentang WtE di Indonesia didomestifikasi menjadi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Istilah PLTSa secara resmi muncul pada 2016 dengan pijakan Perpres No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makasar.

Aturan awal percepatan PLTSa di 7 kota yang sempat dibatalkan Mahkamah Agung pada 2017, kemudian digantikan Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Perpres No. 35 Tahun 2018 ditandatangani pada 12 April 2018 oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan PLTSa di 12 wilayah (termasuk DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makasar, Denpasar, Palembang, dan Bekasi). Peraturan ini mendukung pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan (incinerator, gasifikasi, dll) dan melibatkan BUMN/BUMD.

Upaya membangun PLTSa di sejumlah kota tersebut tidak berhasil. Ada sejumlah hambatan dan kendala, terutama tampaknya daerah-daerah yang masuk skema PLTSa belum siap mengimplementasi, karena adanya beban tipping fee. PLTSa terganjal tipping fee.

Waste-to-Energy (WtE) atau konversi limbah menjadi energi adalah teknologi pengolahan sampah menjadi listrik, panas, atau bahan bakar menggunakan metode seperti insinerasi (pembakaran suhu tinggi), gasifikasi, atau pirolisis. Teknologi ini mengurangi volume sampah secara signifikan sekaligus mendukung energi terbarukan dan ekonomi sirkular.

Selanjutnya pada era Presiden Prabowo muncul gagasan tersebut dengan istilah baru, lebih modern mengacu negeri-negara maju, yaitu WtE. Berbasis pada Prepres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.