BPS Ungkap Kejanggalan Pertumbuhan Ekonomi Bangka Tengah

KOBA – Pertumbuhan ekonomi dinilai mengalami anomali ketika indikator makro menunjukkan ekspansi, namun tidak sepenuhnya tercermin pada peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun aktivitas sektor riil.

Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi manfaat pertumbuhan, di mana perbaikan angka ekonomi belum diikuti penguatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, atau peningkatan produktivitas secara merata.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat adanya anomali dalam perkembangan ekonomi daerah setempat.

"Ada anomali, di mana pertumbuhan ekonomi meningkat namun tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran," kata Kepala BPS Bangka Tengah I Ketut Mertayasa di Koba, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan akumulasi dari kegiatan di setiap sektor ekonomi, seperti pertambangan, penggalian, pertanian, industri, transportasi hingga perdagangan.

“Pertumbuhan ekonomi itu berasal dari seluruh kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Di dalamnya tentu membutuhkan tenaga kerja untuk menggerakkan aktivitas tersebut,” kata Ketut.

Ia menjelaskan, secara angka pertumbuhan ekonomi di Bangka Tengah menunjukkan capaian positif.

Bahkan, pada 2025 pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencapai 6,6 persen, melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 4,4 persen.

Namun demikian, capaian tersebut belum sejalan dengan kondisi sosial masyarakat.

Menurut Ketut, angka kemiskinan di Bangka Tengah justru mengalami peningkatan dan saat ini tercatat sebesar 6,70 persen, lebih tinggi dibandingkan target 2025 yang dipatok sebesar 4,83 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran juga masih tergolong tinggi karena penyerapan tenaga kerja belum mampu mengikuti laju kebutuhan hidup masyarakat.

Ia menjelaskan, perbedaan indikator antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut.

“Ekonomi dihitung dari aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat dan sektor-sektor produksi, sementara kemiskinan dihitung dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.

Ketut menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang pembangunan yang lebih tepat sasaran dengan berbasis data statistik.

“Ke depan kita siap bersinergi untuk merancang pembangunan yang berbasis data, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat dalam menjawab persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat,” katanya.