Infrastruktur Digital Jadi Fondasi Penguat Daya Saing Daerah di Indonesia

JAKARTA — Pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan daya saing digital daerah di Indonesia. Namun, peningkatan tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan jaringan dan akses internet, melainkan juga perlu diikuti penguatan tata kelola pemerintahan digital serta pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Temuan tersebut tercermin dalam laporan terbaru East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026. Riset ini menunjukkan adanya hubungan antara penguatan infrastruktur, tata kelola digital, dan peningkatan aktivitas ekonomi di sejumlah daerah.

Secara nasional, pilar Kewirausahaan dan Produktivitas menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap peningkatan skor EV-DCI 2026. Pertumbuhan tersebut didukung oleh semakin luasnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha yang kemudian mendorong aktivitas ekonomi digital.

Di sisi pemerintahan, sejumlah daerah mulai memperluas layanan publik berbasis digital, meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memperluas transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat pilar Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah turut menjadi salah satu komponen yang mengalami peningkatan signifikan secara nasional.

Infrastruktur dan Tata Kelola Mendorong Daya Saing Daerah

Peningkatan skor EV-DCI di tingkat provinsi menunjukkan pola yang berbeda-beda. Sebagian daerah mengalami kemajuan terutama karena pembangunan infrastruktur digital, sementara daerah lainnya memperoleh dorongan dari penguatan tata kelola, pengembangan talenta digital, maupun peningkatan pemanfaatan teknologi.

Papua Barat Daya menjadi salah satu daerah dengan peningkatan paling mencolok. Provinsi yang merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia tersebut naik 15 peringkat, dari posisi ke-33 menjadi peringkat ke-18 secara nasional.

Skor daya saing digital Papua Barat Daya meningkat dari 34,9 menjadi 43,8. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh perluasan infrastruktur digital, termasuk bertambahnya desa yang mendapatkan akses sinyal 4G serta hadirnya layanan Hyper 5G di Sorong.

Perbaikan konektivitas tersebut kemudian berjalan beriringan dengan peningkatan aktivitas ekonomi digital. Volume transaksi QRIS di provinsi tersebut tercatat tumbuh 280,6 persen secara tahunan, sementara jumlah merchant QRIS meningkat 24,5 persen.

Capaian Papua Barat Daya memperlihatkan bagaimana peningkatan konektivitas dapat membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk masuk lebih jauh ke dalam ekosistem ekonomi digital.

Sulawesi Selatan Perkuat Tata Kelola Digital

Di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Selatan kembali masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan daya saing digital tertinggi. Provinsi tersebut naik satu peringkat ke posisi ke-10 dengan skor 48,9.

Berbeda dengan Papua Barat Daya, peningkatan Sulawesi Selatan terutama ditopang oleh penguatan tata kelola digital pemerintah daerah. Pilar Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah meningkat lebih dari 20 poin.

Perbaikan tersebut didukung oleh peningkatan indeks SPBE, percepatan transaksi digital pemerintah daerah, serta penguatan aspek keamanan siber.