Upaya Menyelamatkan Generasi Muda dari Kecanduan Medsos

JAKARTA – Tak bisa dipungkiri saat ini remaja semakin gandrung dngan gadget, antara lain karena ada media sosial (medsos). Namun, sejumlah medsos ternyata dinilai berbahaya bagi remaja. Maka, Pemerintah mencoba mengatasinya melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi).

Permen nomor 9 tahun 2026 itu mengatur secara khusus penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang menghadirkan layanan jejaring dan media sosial menjadi PSE dengan profil risiko tinggi. Permen nomor 9 tahun 2026 merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Mengutip salinan Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026, Senin, dijelaskan bahwa PSE yang menawarkan layanan jejaring sosial secara otomatis dimasukkan sebagai layanan dengan profil berisiko tinggi. Layanan berisiko tinggi dalam aturan tersebut dijelaskan memenuhi aspek anak berisiko berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal.

Lalu aspek anak dapat terpapar konten pornografi, kekerasan, hingga konten yang tidak sesuai peruntukan anak. Selain itu aspek lainnya yang menyebabkan sebuah layanan dikategorikan berisiko tinggi ialah layanan berpotensi mengeksploitasi anak sebagai konsumen, layanan berpotensi mengancam keamanan data pribadi anak, layanan menimbulkan adiksi, hingga layanan gangguan kesehatan psikologis anak, dan gangguan fisiologis anak.

Adapun platform media sosial yang dikategorikan berisiko tinggi dalam peraturan pelaksana PP Tunas itu harus memenuhi tiga kondisi di antaranya memungkinkan interaksi sosial dalam jaringan antara dua atau lebih pengguna. Lalu aspek kedua ialah memungkinkan pengguna untuk berhubungan atau berinteraksi dengan beberapa atau semua pengguna lainnya.

Terakhir aspek ketiga memungkinkan pengguna mengunggah material pada produk, layanan, dan fitur. Meski secara otomatis berprofil risiko tinggi, namun ada ketentuan lain seperti hasil penilaian mandiri dan penetapan profil risiko oleh Menteri dapat mengubah ketentuan profil tersebut. Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 diresmikan pada 6 Maret 2026 oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Aturan ini secara khusus menjadi aturan pelaksana untuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas tersebut. Harapannya aturan ini dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia dengan dibatasinya akses mereka ke platform-platform digital yang berisiko tinggi.