Pemkot Tangerang: Keberadaan MPP dan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Permudah Investasi

KOTA TANGERANG – Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, mengatakan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan digitalisasi pelayanan perizinan menjadi pendorong peningkatan realisasi investasi karena memudahkan pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis di daerah itu.

Ia mengatakan sepanjang tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memverifikasi 5.935 izin berusaha dan realisasi investasi triwulan I 2026 mencapai Rp5,45 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 11.632 orang.

"Berbagai inovasi yang dihadirkan dalam pelayanan perizinan memberikan kecepatan dan kemudahan serta kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Ini berdampak realisasi investasi," kata Maryono dalam keterangan di Kota Tangerang, Banten, Minggu (09/8).

Pemkot Tangerang juga menghadirkan layanan lain dalam mendongkrak investasi seperti layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 Jam Selesai untuk rumah tinggal serta program pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk membantu pelaku UMKM.

Selain itu, informasi mengenai peluang investasi juga dapat diakses masyarakat melalui Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Tangerang sehingga menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk berinvestasi.

"Berbagai inovasi yang terus kami hadirkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat iklim investasi yang kondusif di Kota Tangerang," katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja menjelaskan dari Rp5,45 triliun investasi yang diraih terdiri dari Rp1,25 triliun penanaman modal asing (PMA) dan Rp4,2 triliun termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

"Secara target untuk triwulan satu tahun 2026, realisasi yang diperoleh mencapai 36 persen dari target keseluruhan Rp15,11 triliun. Ini menandakan capaian yang positif bagi perekonomian." kata Sugihharto.

Sementara itu kontribusi capaian investasi di triwulan pertama di antaranya sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi yang mencapai Rp4,41 triliun, sektor perdagangan, reparasi yang mencapai Rp2,81 triliun, sektor industri karet dan plastik mencapai Rp2,55 triliun dan sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran mencapai Rp2,66 triliun.