Benahi Pengelolaan Tata Perusahaan Kelapa Sawit

JAKARTA – Tata pengelolaan perusahaan kelapa sawit perlu dibenahi. Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menilai tata kelola pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) baru perlu dibenahi dan diperkuat lagi.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap kapasitas PKS yang telah terpasang di setiap zona agar tidak melebihi dua kali lipat dari ketersediaan pasokan tandan buah segar (TBS) di wilayah tersebut.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai dapat memicu persaingan usaha yang tidak sehat antarpabrik.

"Yang diperlukan bukan moratorium, tetapi penataan. Pemerintah harus memetakan zonasi kebun swadaya dan menghitung kebutuhan kapasitas PKS di setiap wilayah. Dengan begitu, pembangunan pabrik benar-benar disesuaikan dengan potensi pasokan TBS yang tersedia," ujar Darto.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi memberikan izin pembangunan PKS yang tidak memiliki kebun sendiri, terutama jika lokasinya berada di sekitar atau bahkan di tengah kawasan kebun plasma.

Ia berpendapat kondisi tersebut dapat mengganggu tata niaga TBS serta merusak pola kemitraan yang selama ini berjalan.

Sementara itu, untuk wilayah yang masih kekurangan kapasitas PKS sehingga petani harus mengirim TBS ke pabrik yang jauh, Darto meminta pemerintah justru mempermudah proses perizinan pembangunan PKS baru atau memperbaiki infrastruktur jalan agar biaya distribusi petani dapat ditekan.

"Yang kami minta adalah tata kelola yang lebih baik. Izin pembangunan pabrik harus didasarkan pada data sebaran kebun swadaya agar tidak mengganggu kemitraan yang masih berjalan dengan sistem pola kredit," jelasnya.

Adapun saran ini menyusul rencana Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberlakukan moratorium pembangunan PKS baru.

Darto menilai moratorium bukan solusi yang tepat untuk memperbaiki tata kelola industri sawit, tapi justru berpotensi merugikan petani sawit swadaya karena semakin sedikit jumlah PKS, semakin jauh pula jarak yang harus ditempuh petani untuk menjual TBS.

Selain berdampak pada petani, Darto menilai moratorium juga berpotensi menghambat agenda hilirisasi sawit yang sedang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jambi.

"Kalau Jambi ingin membangun industri hilir sawit, maka pasokan CPO dari sektor hulu justru harus diperkuat, bukan dibatasi. Moratorium bisa membuat investor memilih membangun PKS di provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Selatan, atau Sumatera Barat. Akibatnya, Jambi kehilangan investasi dan nilai tambah, sementara TBS dari kebun di wilayah perbatasan tetap akan mengalir ke luar provinsi," jelas Darto.