Bapanas: Harga Pangan Pokok Strategis di Pasaran Turun dan Mulai Stabil

Sementara, jumlah penerima bantuan pangan untuk Indonesia wilayah timur pun turut ditingkatkan.

Provinsi Maluku ditambahkan 142.978 penerima dibandingkan program sebelumnya, sehingga saat ini total menjadi 266.500 penerima. Maluku Utara ditambah 55.017 penerima sehingga menjadi 112.428 penerima.

Provinsi Papua pun bertambah 50.973 menjadi total 118.076 penerima. Papua Barat bertambah 30.197 menjadi 74.044 penerima. Untuk Papua Barat Daya bertambah 35.030 menjadi 78.965 penerima.

Selanjutnya total penerima di Papua Pegunungan bertambah 112.805 menjadi 265.356 penerima, Papua Selatan bertambah 26.041 menjadi 73.601 penerima, dan Papua Tengah bertambah 55.997 menjadi 228.654 penerima.

Bapanas mengharapkan dengan distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah dapat menyokong kebutuhan konsumsi selama Ramadhan.

Kemudian dapat terjadi peralihan pengeluaran konsumsi penerima bantuan pangan ke hal lainnya yang juga merupakan kebutuhan pokok atau hal produktif lainnya.

Tak hanya itu, Bapanas juga memastikan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras terus berjalan sepanjang tahun 2026.

Sebelumnya, Bapanas telah memperpanjang program SPHP beras tahun 2025 hingga akhir Februari 2026.

Program penyediaan beras dengan subsidi harga ini pun akan berlanjut mulai Maret mendatang. Anggaran yang disiapkan untuk program SPHP beras tahun 2026 sejumlah Rp4,97 triliun.

Ini setara dengan biaya subsidi harga yang diberikan pemerintah untuk total beras SPHP yang dibeli masyarakat sejumlah 828 ribu ton.

Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak boleh ada pihak yang membuat anomali harga pangan terutama selama Ramadhan 1447 Hijriah.

"Seluruh sektor pangan bahan pangan pokok di bulan suci Ramadhan harus ikut regulasi harga yang ada. Jangan mengganggu rakyat," tegas Amran.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga minggu ketiga Februari 2026 tercatat masih terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).