Anggaran MBG Disisir Pekan Depan, Menkeu Siap Buka-bukaan Isi Dapur Negara

JAKARTA – Pemerintah akan mulai menyisir anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan depan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan alokasi dana benar-benar tepat sasaran dan digunakan secara efisien.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penelusuran anggaran tersebut bukan untuk mengerem program, melainkan memastikan pelaksanaannya tetap berjalan rapi tanpa membebani keuangan negara.

Saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/1), Purbaya mengatakan anggaran MBG tahun ini tetap dialokasikan sebesar Rp335 triliun. Namun, dirinya akan mengevaluasi rencana anggaran untuk memastikan dana terserap optimal.

“Minggu depan akan saya lihat line per line anggaran mereka. Nanti kami lihat mana yang double counting,” ujar Purbaya.

Ia mencontohkan rencana anggaran MBG tahun 2025, yang mengalokasikan dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua untuk mendukung implementasi program. Namun, masih ada kendaraan yang belum terdistribusi hingga akhir tahun anggaran.

“Lumayan kan bisa saya coret (pos anggaran). Tapi saya akan lihat, masih ada atau nggak (pos anggaran) itu,” katanya menambahkan.

Melihat realisasi tahun lalu, Purbaya memperkirakan penyerapan anggaran program MBG tahun ini juga tidak terserap penuh, dengan proyeksi penyerapan setidaknya berkisar Rp200 triliun.

“Kalau kami hitung, paling Rp200 triliun juga cukup mungkin. Tapi nanti kami lihat. Kami akan lihat yang inefisien saja. Tapi program itu program bagus, kami akan dukung supaya jalannya maksimal," ujar dia.

Berdasarkan perhitungan sementara Kementerian Keuangan, program MBG menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025, setara 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun pada APBN 2025.

Nilai manfaat yang langsung diterima oleh masyarakat sebesar Rp43,3 triliun. Anggaran itu disalurkan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di Indonesia.

Secara angka, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 56,13 juta dari target 82,9 juta penerima yang tersebar di 38 provinsi. Dari segi keterlibatan pelaku usaha, program MBG telah dilaksanakan oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dan menyerap 789.319 pekerja.

Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp335 triliun untuk kelanjutan program MBG.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), tepatnya Badan Gizi Nasional (BGN), hanya sebesar Rp268 triliun. Sementara Rp67 triliun sisanya dicadangkan, setara dengan 20 persen dari total anggaran.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan sebesar 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 4,6 persen atau Rp12,4 triliun untuk program dukungan manajemen.