Bahan Baku Program Makan Siang Sekolah Bergizi Harus Lokal, SPPG Diingatkan Jangan Impor

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong pemerintah daerah menerbitkan peraturan kepala daerah yang mewajibkan Dapur Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) menyerap produk perikanan lokal untuk menu Program Makan Siang Sekolah Bergizi.

Menurutnya, kebijakan itu mendesak untuk menghentikan penyeragaman menu nasional yang didominasi telur dan daging ayam.

"Jangan diseragamkan telur dan ayam. Kita belum swasembada telur di masing-masing wilayah, akhirnya telur didatangkan dari luar dan harus menunggu hingga dua minggu sampai sebulan," ujar Johan dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (21/9).

Adapun Johan baru melakukan kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Denpasar di Badung, Bali, Jumat (18/9).

Politisi Fraksi PKS itu menilai pola tersebut tidak efisien dan berisiko. Penyedia dapur di wilayah pesisir justru terpaksa mendatangkan bahan pangan dari luar daerah dengan waktu tempuh lama, padahal hasil laut melimpah di sekitar mereka.

"Pemerintah daerah tidak usah ragu, penerbitan surat bupati atau Perda bisa mewajibkan penyedia Dapur Makan Siang Sekolah Bergizi menyerap produk perikanan lokal yang jelas lebih segar dan melimpah," tegasnya.

Johan menjelaskan, sebagian besar daerah di Indonesia memiliki wilayah pesisir dengan potensi tangkapan besar.

Penggunaan ikan segar dari laut terdekat tidak hanya menjamin gizi, tetapi juga meminimalisir risiko keracunan di Dapur Makan Siang Sekolah Bergizi.

"Ikan itu mudah diolah dan diambil dari laut terdekat, sehingga ikannya dijamin segar. Kalau produknya segar dan penjaminan mutunya dikawal oleh Balai Mutu KKP, kita pastikan di dapur-dapur SPPG tidak ada risiko keracunan. Sebaliknya, kualitas bahan pangan yang didatangkan dari jauh justru lebih berisiko," katanya.

Selain aspek kesehatan, legislator asal Nusa Tenggara Barat itu menekankan dampak ekonomi. Penyerapan ikan lokal akan memberikan multiplier effect bagi nelayan dan menggerakkan rantai logistik daerah.

"Manfaatkan produk lokal, maka dengan kebijakan seperti itu, insyaallah Program MBG akan diterima dengan baik oleh seluruh rakyat. MBG sebagai mata rantai logistik daerah dapat terwujud, gizi anak-anak terjamin, dan hasil tangkapan nelayan lokal langsung terserap pasar," pungkasnya.

Dorongan tersebut disambut langkah proaktif KKP. Sekretaris Jenderal KKP Andi Artha memaparkan BPPMHKP Bali telah memfasilitasi penyediaan bahan baku ikan bermutu tinggi ke Unit Pelayanan Makan Bergizi, dengan suplai daging trimming tuna dan barramundi yang kaya protein untuk variasi menu MBG.

KKP juga memastikan pengawasan dan sertifikasi rantai pasok ikan lokal untuk menjamin bebas cemaran mikrobiologi dan logam berat, sejalan dengan data Badan Pangan Nasional dan KKP soal pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan budidaya nasional untuk pemenuhan gizi dan penanganan stunting.