Antisipasi Bencana, Pengelola Wisata Wajib Lengkapi Jalur Evakuasi

Jakarta - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menekankan pentingnya pengelola tempat wisata memperbanyak penunjuk jalur evakuasi guna menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan.

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian pada Minggu (21/12), dia menyampaikan bahwa penempatan penunjuk jalur evakuasi di lokasi-lokasi strategis akan memudahkan wisatawan mengidentifikasi rute evakuasi serta titik kumpul dalam situasi darurat.

"Jadi mereka begitu masuk sudah hafal, kalau ada apa-apa jalur evakuasinya ke mana, titik kumpulnya di mana, dan sebagainya," kata dia pada Sabtu (20/12), saat meninjau tempat-tempat wisata di Bogor, Jawa Barat.

Wakil Menteri Pariwisata juga mengingatkan para pengelola tempat wisata alam untuk secara rutin memeriksa kondisi pepohonan di lingkungan objek wisata yang mereka kelola.

Ia mengatakan bahwa pemeriksaan rutin kondisi pepohonan di tempat wisata, merupakan bagian dari upaya mitigasi.

"Jadi mudah-mudahan ini bisa memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Wakil Menteri Pariwisata pada Sabtu (20/12) mengecek kesiapan beberapa tempat wisata di Bogor dalam menghadapi potensi peningkatan kunjungan wisatawan semasa libur Natal 2025 dan tahun baru 2026.

Bersama beberapa pejabat kementerian, dia meninjau Enchanting Valley by Taman Safari Indonesia, Cimory Dairyland, dan Kebun Raya Bogor untuk mengecek ketersediaan fasilitas untuk menghadirkan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

"Kami melihat bagaimana sebenarnya di sini terkait dengan keamanannya. Karena kan ini terbuka ya, alam terbuka," katanya.

"Di tengah cuaca yang seperti ini di akhir bulan ini, tentu kita ingin memastikan bahwa taman rekreasi ini benar-benar siap. Tidak hanya membuat orang senang, tapi orang aman di sini," ia menambahkan.

Kementerian Pariwisata telah menerbitkan surat edaran menteri pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Surat edaran tersebut disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah serta asosiasi dan pelaku usaha jasa pariwisata.