Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Menteri ATR: Tak Ada Ruang bagi Mafia Tanah Pascabencana Sumatera

📅 Senin, 08 Des 2025, 17:15 WIB | Oleh: Tim Penulis
Menteri ATR: Tak Ada Ruang bagi Mafia Tanah Pascabencana Sumatera Doc: Antara
Ket. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pertanyaan wartawan setelah membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (8/12).

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan jajarannya siap melindungi lahan-lahan di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat) pascabencana Sumatera dari ancaman mafia tanah.

"Ini tadi saya dapat informasi terdapat 65 ribu hektare lahan sawah yang terkena lumpur. Berarti ada potensi sawah itu menjadi (tanah) musnah. Kalau sawah itu musnah, maka pasti akan ada oknum-oknum mafia tanah yang mengklaim dan pasti batas-batas tanahnya juga hilang," ujar Nusron di Jakarta, Senin (8/12).

Menurut dia, hal tersebut akan menjadi catatan dan perhatian Kementerian ATR/BPN.

Ia mengatakan, kalau lahan sawah yang berubah menjadi tanah musnah itu sudah disertifikatkan maka dipastikan aman, karena masih terdapat tapal batas lahan tersebut dalam data spasial Kementerian ATR/BPN.

"Kalau kebetulan mereka sudah disertifikatkan aman. Karena masih ada tapal batasnya di data spasial kita. Tapi yang belum didaftarkan ini agak sulit," kata Nusron.

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan penanganan 40 ribu hektare sawah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar melalui bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian, serta dukungan lapangan untuk memulihkan produksi pangan nasional.

Amran menegaskan skema pemulihan dilakukan menyeluruh, mulai dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih dan alat mesin pertanian (alsintan) hingga penanaman ulang sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

Saat meninjau kerusakan 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah, Amran menyampaikan pemerintah pusat mengambil alih penuh proses perbaikan. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada petani dan seluruh tahapan akan dipastikan berjalan cepat.

Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan administrasi batas bidang agar rekonstruksi dapat dimulai.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Nilam Butuh Terobosan, ARC USK Dorong SRG Jadi Solusi Tata Niaga
    Penerapan SRG nilam sangat krusial bagi sektor manufaktur ...
  • Impor Pelumas RI Tembus Ribuan Ton, Menperin Resmikan Pabrik Raksasa Shell, Libatkan 50 Vendor Lokal
    Kehadiran fasilitas produksi berkapasitas 12.000 ton per tahun ...
  • Pameran Fi Asia Indonesia 2026 Perluas Akses Industri terhadap Teknologi Pangan Global
    Ulasan yang sangat mencerahkan terutama pada pandangan Dr. ...
  • Wali Kota: Pemkot Bandung Dorong Industri Sepatu Perluas Pasar Ekspor
    Langkah strategis Pemkot Bandung menyoroti urgensi Surat Keterangan ...
  • UU Reforma Agraria Ditantang Bereskan Akar Konflik Tanah
    Orang kepercayaan Menterinya aja kena OTT KPK ...
Advertisement
Art Jakarta Detail Sidebar

BPBD Kabupaten Muara Enim Padamkan Karhutla di Tiga Desa

23 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Daerah
BPBD Kabupaten Muara Enim P...
Advertisement
Kejutan dari Soft Tenis! Beregu Putra Indonesia Sukses Sumbang Medali Perunggu

Kejutan dari Soft Tenis! Beregu Putra Indonesia Sukses Sumbang Medali Perunggu

20 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.