Rawan Meleset, Kementan Diminta Perbaiki Data Petani Penerima Subsidi Pupuk

Masih Timpang

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyatakan persoalan besar distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran terletak pada pendataan petani. Dia mencatat 30-40 persen petani padi, jagung, dan kedelai belum menerima pupuk bersubsidi. Komposisi penerima juga menunjukkan ketimpangan, yang mana 38,5 persen penerima berasal dari kelompok pendapatan lebih rendah, sedangkan 61,5 persen dari kelompok pendapatan lebih tinggi.

Temuan lain memperlihatkan 35,26 persen usaha pertanian perorangan tercatat menerima subsidi setahun terakhir.

“Masih banyak petani yang seharusnya menerima tapi tidak tercatat, sementara sebagian penerima justru dari kelompok pendapatan lebih tinggi,” kata Khudori.

Sementara itu, Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Jekvy Hendra menjelaskan data eRDKK masih menjadi acuan utama penetapan alokasi dan penerima.

Kuota maksimal yang dapat ditebus petani mengikuti dosis rekomendasi dalam sistem, lanjutnya, Permentan 15/2025 memungkinkan realokasi ketika terjadi ketidakseimbangan antara alokasi dan serapan pupuk di daerah.

Perbaikan tata kelola kini dilakukan melalui pemantauan penebusan secara real time, penebusan sejak awal tahun, percepatan kontrak pengadaan, serta pembaruan data sepanjang tahun. “Penebusan pupuk kini dapat dipantau real time dan pembaruan data bisa dilakukan kapan saja pada sistem terintegrasi,” kata Jekvy.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI),

Muhammad Qomarunnajmi mengatakan perbaikan data petani dan luasan lahan serta luasan tanam harus dilakukan untuk perbaikan distribusi.

Selain itu, penguatan pengawasan dengan melibatkan organisasi tani dalam pengawasan penyaluran pupuk ini penting agar tepat sasaran. Selain perbaikan data, pihaknya juga mengusulkan adanya jaminan pasar dan harga produk tani, guna memastikan penghasilan petani dan kestabilan harga di pasar.