Investor Bisa Terima Pengawasan, Tapi Tidak Bisa Hidup Dengan Ketidakpastian

JAKARTA - Regulasi yang kerap berubah-berubah membuat investor berhitung untuk masuk menanamkan modalnya di Indonesia. Gonta-ganti aturan menunjukkan kepastian hukum yang kurang memadai sehingga merugikan pemodal karena menimbulkan tambahan biaya-biaya yang sebelumnya belum dikalkulasikan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan kepastian hukum yang buruk membuat investor lebih cenderung ke negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam, ketimbang ke Indonesia.

Rendahnya daya saing RI sangat dipengaruhi oleh rendahnya kepastian hukum. Beberapa investor melihat regulasi di Indonesia yang kerap berubah-ubah, bahkan tanpa ada kajian atau masukan dari publik dan pelaku usaha.

Padahal investasi FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung butuh kepastian jangka panjang. “Tanpa adanya kepastian hukum jangan harap pemodal mau kucurkan dananya,” tegas Bhima.

Sebagai contoh terangnya, investasi pembangunan pabrik, perencanaan-nya 3-5 tahun. Sementara kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan kuota impor mau dihapus, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian.

Perubahan regulasi ujarnya membuat biaya investasi jadi lebih mahal, dan membuat investor menjauh dari Indonesia. Jika situasi seperti itu terus berlanjut akan mengganggu pertumbuhan ekonomi RI untuk jangka panjang.

“Hal-hal seperti ini tidak ditemukan oleh investor ketika menanamkan modalnya di Singapura dan Vietnam. Dua negara itu lebih ramah dan kepastian hukum benar-benar dijamin,”tandas Bhima.

Sulit Bersaing

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menegaskan RI memang sulit bersaing atau disandingkan dengan Singapura dan Vietnam. “Singapura dan Vietnam regulasinya jelas, kemudia ⁠cost for doing business jelas (minim red tips). Hal yang sulit ditemukan di Indonesia,”tegasnya.

Keunggulan lain dari dua negara tetangga itu, ialah ⁠license to get started a business cepat, lalu ⁠Standard operating procedure (SOP) untuk mulai bisnis jelas, semua bisa dipantau. Belum ditambah biaya tenaga kerja Vietnam lebih murah dan infrastruktur Singapura lebih lengkap.

“Vietnam dan Singapura punya banyak kerja sama dengan negara lain yang menjadi tujuan ekspor seperti Eropa dan lain sebagainya,” kata Esther.

Perbandingan lainnya kenapa RI sulit bersaing dengan Singapura dan Vietnam bisa dilihat dari tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Singapura jauh lebih efisien di angka 3-4 lalu Vietnam di angka 4,6, jauh bila dibandingkan dengan Indonesia yang masih di angka 6,33.

“Penyebab ICOR RI tinggi karena tidak adanya efisiensi birokrasi, korupsi dan pungutan liar (pungli), biaya produksi dan logistik tinggi dan produktivitas tenaga kerja rendah serta rendahnya perencanaan proyek,”tegas Esther.

Sementara itu, Peneliti Senior Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) Ferdinandus Sentosa Nggao mengatakan kepastian hukum di Indonesia rendah, padahal itu sebagai prasyarat fundamental bagi tumbuhnya investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

“Ada fragmentasi hukum dan tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, serta lemahnya penegakan hukum yang berimplikasi pada rendahnya kepercayaan investor,”tegasnya.