Investor Semakin Sensitif pada Kepastian Hukum, Kualitas Birokrasi, dan Stabilitas Regulasi

JAKARTA - Tantangan investasi di Indonesia saat ini bukan lagi soal minimnya promosi kebijakan atau insentif, namun yang menjadi persoalan utama adalah krisis kepercayaan terhadap konsistensi implementasi kebijakan Pemerintah di lapangan.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi di Jakarta, Senin (18/5) mengatakan investor kini tidak cukup diyakinkan dengan jargon deregulasi atau paket reformasi. Sebab, kondisi yang mereka hadapi di lapangan seringkali berbeda dari narasi yang disampaikan pemerintah pusat.

“Indonesia saat ini sedang diuji bukan hanya daya tarik ekonomi, melainkan kapasitas negara dalam memastikan konsistensi kebijakan sampai ke level implementasi,” katanya.

Meskipun realisasi investasi Indonesia masih tercatat sekitar 1.900 triliun rupiah pada 2025, tren global menunjukkan investor semakin sensitif terhadap kepastian hukum, kualitas birokrasi, dan stabilitas regulasi.

Dalam sejumlah survei internasional, hambatan utama investasi di Indonesia masih berkisar pada regulatory uncertainty, perizinan daerah, dan inkonsistensi kebijakan lintas sektor.

Badiul menyebut banyak kasus investor yang akhirnya menahan ekspansi atau mengalihkan investasi ke negara lain di Asia Tenggara. Penyebabnya beragam, mulai dari proses birokrasi yang rumit, perubahan aturan yang mendadak, hingga tingginya biaya kepatuhan di daerah.

“Ini membuat biaya ekonomi Indonesia tetap tinggi meskipun reformasi regulasi sudah sering diumumkan,” katanya.

Dia juga menyoroti kesenjangan antara wacana dan praktik. Di satu sisi pemerintah pusat mendorong kemudahan investasi, namun di level daerah masih muncul retribusi tambahan, tafsir aturan yang berbeda-beda, serta ego sektoral birokrasi.

“Akibatnya reformasi terasa kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam praktik,” tegas Badiul.

Pasar saat ini membutuhkan indikator konkret untuk menilai iklim investasi. Indikator itu meliputi kecepatan perizinan, stabilitas regulasi minimal 5–10 tahun, dan birokrasi yang bisa diprediksi.

“Bagi investor, kepastian hukum sering kali lebih penting daripada insentif,” katanya.

Lebih Rendah

Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan tingkat kepercayaan investor saat ini terbilang jauh lebih rendah dibanding beberapa tahun lalu.

“Mereka tidak lagi cukup diyakinkan oleh pengumuman besar atau jargon reformasi. Yang dilihat adalah apakah ada perubahan nyata di lapangan dalam 6 sampai 12 bulan ke depan. Selama ini banyak inisiatif reformasi terhambat karena kementerian dan pemerintah daerah tetap mempertahankan regulasi sektoral masing-masing.