Investor Bisa Terima Pengawasan, Tapi Tidak Bisa Hidup Dengan Ketidakpastian

Menurut Investment Climate Statements 2025 Vietnam, reformasi itu dilandasi Law on Investment dan Law on Enterprises yang menjadi dasar hukum utama bagi investasi asing. Vietnam juga memperkenalkan aturan baru terkait beneficial ownership untuk memperkuat transparansi dan pencegahan pencucian uang.

Namun, lanjut Iyuk, kepastian hukum di Vietnam masih diuji oleh sejumlah kasus kebijakan yang berubah mendadak. Pada Maret 2025, lebih dari 13 miliar dollar AS proyek energi surya dan angin terancam rugi akibat rencana perubahan tarif feed-in secara retroaktif.⁷ “Kebijakan yang berlaku surut seperti ini menciptakan ketidakpastian hasil (outcome uncertainty),” katanya.

Selain itu, pada September 2025, muncul rancangan regulasi yang memperluas kewenangan kepolisian untuk melakukan security screening terhadap investor asing di sektor energi, telekomunikasi, dan konstruksi. “Langkah itu perlu diwaspadai. Jika parameternya tak jelas, bisa memperlambat arus investasi,” ujar Iyuk.

Meski menghadapi tantangan, Vietnam tetap menjadi destinasi favorit berkat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan reformasi berkelanjutan. Pada akhir 2024, pemerintahnya juga menyetujui paket kebijakan besar senilai 67 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur transportasi dan pembaruan hukum data serta energi listrik.

“Transformasi struktural seperti ini bisa jadi game-changer asalkan dijalankan konsisten,” kata Iyuk.

Menurutnya, perbandingan kedua negara menunjukkan dua pendekatan berbeda. “Singapura menawarkan kepastian jangka panjang dengan risiko rendah, sedangkan Vietnam menawarkan potensi imbal hasil tinggi dengan risiko kebijakan yang harus dikelola,” jelas Iyuk.

Indonesia tegasnya dapat belajar dari keduanya dengan memperkuat kredibilitas institusi hukum seperti Singapura, sekaligus mempercepat reformasi prosedural seperti Vietnam.

“Investor bisa menerima pengawasan, tapi tidak bisa hidup dengan ketidakpastian,” pungkas Iyuk.