BKKBN: Pemda Harus Jadi Motor Utama untuk Ubah Bonus Demografi demi Wujudkan Tekad Presiden Prabowo Capai Kesejahteraan Rakyat

Ketiga: Mendorong wirausaha muda dan UMKM. Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi juga menjadi pencipta kerja. Pemda bisa menyediakan program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan platform digital bagi UMKM lokal agar bisa menembus pasar nasional bahkan global.

Sinergi Pusat dan Daerah

Sesmendukbangga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya bisa dicapai jika ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat bisa menyiapkan arah strategis dan regulasi, tapi implementasinya ada di tangan pemerintah daerah.

Pada bidang kependudukan, saat ini pemerintah pusat telah menyusun Desain Besar Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan di detailkan lebih lanjut dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang perlu dijadikan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan pembangunan berbasis manusia (people centered development).

Untuk itu, Pemda diharapkan melakukan langkah sinergis dengan pemerintah pusat, dengan menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan RPJMN nasional. Daerah perlu menyesuaikan RPJMD agar sejalan dengan prioritas nasional: hilirisasi industri, transformasi digital, ketahanan pangan, dan energi hijau. Dengan demikian, tercipta ekonomi daerah yang sinergis, dinamis dan terbuka terhadap inovasi.

Pemda juga seharusnya membuat kebijakan yang berpihak pada generasi muda, khususnya Gen Z yang sekarang ada pada masa usia produktif. Setiap tahun Pemda perlu melihat jumlah angka kelahiran penduduk, serta mempersiapkan antisipasi terhadap kebutuhan setiap penduduk yang lahir mulai di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan sebagainya.

Pemda juga harus memfasilitasi peluang kerja, akses modal, serta ruang partisipasi bagi pemuda dan perempuan. Dalam kaitan ini juga harus dihitung rasio keseimbangan kebutuhan jumlah penduduk dengan tanaga dan fasilitas layanan publik. Misalnya berapa jumlah guru, dokter, perawat, bidan, sekolah puskesmas, rumah sakit, pasar, dan lowongan pekerjaan yang harus disediakan agar rakyat mencapai derajat kesejahteraan yang baik.

Menghadapi tantangan ini dibutuhkan kepemimpinan daerah yang berani berubah, berpikir jangka panjang, dan berorientasi hasil. Jika daerah mampu menciptakan kondisi ini, maka bonus demografi akan berubah menjadi bonus ekonomi, tenaga kerja produktif yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat.

Prof. Budi menekankan bahwa Presiden Prabowo telah menyalakan obor ambisi nasional: pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk kesejahteraan rakyat. Kini,giliran pemerintah daerah yang memastikan nyala obor itu sampai ke desa, ke pasar, dan ke rumah-rumah rakyat.

Dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah, Indonesia tidak hanya bisa tumbuh 8 persen, tapi juga makmur bersama dari Sabang sampai Merauke.