BKKBN: Pemda Harus Jadi Motor Utama untuk Ubah Bonus Demografi demi Wujudkan Tekad Presiden Prabowo Capai Kesejahteraan Rakyat

MEDAN – Indonesia saat ini sedang berada di puncak momentum sejarah bonus demografi karena lebih dari 70 persen penduduk kini berada di usia produktif, usia yang bisa bekerja, berinovasi, dan menggerakkan ekonomi. Namun, berkah besar itu harus dikelola dengan maksimal sehingga tekad Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun di 2028-2029 bisa tercapai.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono dalam Talkshow Kependudukan di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (23/10).

Prof. Budi mengemukakan bahwa Indonesia saat ini sedang berada di puncak momentum sejarah bonus demografi. Lebih dari 70 persen penduduk kini berada di usia produktif, usia yang bisa bekerja, berinovasi, dan menggerakkan ekonomi. Tapi, seperti dua sisi mata uang, bonus ini bisa jadi berkah besar atau justru bencana sosial, bergantung bagaimana mengelolanya.

“Kita harus optimistis karena kepemimpinan kuat dari Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tekad besar untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun di tahun 2028-2029,” ujar Prof. Budi.

Menurutnya, angka ini bukan sekadar ambisi, melainkan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 — sebuah masa di mana rakyat harus dapat hidup sejahtera, berpendapatan tinggi, dan menjadi bangsa maju.

Target tersebut, menurutnya, tidak bisa dicapai hanya dari Jakarta, melainkan justru di daerah, di kabupaten dan kota, mesin ekonomi sesungguhnya berputar. “Pemerintah daerah (pemda) harus menjadi motor utama dalam mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi baru,” tegas Prof. Budi.

Prof. Budi melanjutkan, lebih dari 60 persen aktivitas ekonomi nasional berasal dari daerah: industri, perdagangan, pertanian, dan UMKM. Jika daerah bergerak serentak, maka pertumbuhan nasional akan terdorong secara signifikan. Karena itu, pemerintah daerah perlu menempatkan diri bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan pusat, tapi juga berkreasi menjadi penggerak ekonomi produktif.

Tiga Langkah Strategis

Dalam kaitan tersebut, Prof.Budi menyarankan agar daerah melakukan tiga langkah strategis: Pertama: Menciptakan pusat pertumbuhan baru. Daerah harus menetapkan target investasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan populasi penduduknya serta fokus pada potensi unggulannya. Misalnya, Maluku bisa mendorong industri perikanan modern, Kalimantan dengan hilirisasi nikel, Bali, NTB, dan NTT dengan pariwisata berkelanjutan.

Pemerintah daerah harus mempermudah perizinan investasi, mempercepat digitalisasi layanan, dan membangun infrastruktur dasar. Pastikan jangan ada pungli dan korupsi, serta tawarkan kemudahan izin dan infrastruktur siap pakai.

“Investor akan datang jika daerah ramah, cepat, dan transparan. Pada akhirnya investasi tumbuh dengan tingkat yang progresif.”

Kedua: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bonus demografi hanya berguna jika penduduk berkualitas dan menjadi tenaga kerja yang punya keterampilan. Untuk itu, Pemda harus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga semua penduduk harus terbebas dari stunting.

Semua penduduk juga didorong agar lulus wajib belajar 13 tahun dan memiliki sertifikat kompetensi profesi, sehingga mereka dapat mengakses job market agar memperoleh penghasilan. Pemda dapat membangun pusat pelatihan kerja, bekerja sama dengan industri dan universitas lokal.

Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja seperti pertanian modern, teknologi informasi, atau logistik akan menyiapkan generasi muda yang siap berkontribusi.

Ketiga: Mendorong wirausaha muda dan UMKM. Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi juga menjadi pencipta kerja. Pemda bisa menyediakan program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan platform digital bagi UMKM lokal agar bisa menembus pasar nasional bahkan global.

Sinergi Pusat dan Daerah