KKP Ajak Negara APEC Bersinergi Jaga Perikanan Pelagis Kecil

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong keberlanjutan perikanan pelagis kecil di Forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) melalui penguatan kebijakan berbasis data digital guna menjaga ekosistem laut serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Melalui forum ini, Indonesia berharap mampu memperkuat peran strategisnya di kawasan Asia Pasifik, sekaligus memastikan perikanan pelagis kecil tetap menjadi sumber pangan berkelanjutan," kata Sekretaris Jenderal KKP Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho dalam APEC Workshop on Promoting Decision Support System (DSS) Using Digital Data to Support Small Pelagic Fisheries Management di Jakarta, Kamis (25/9).

Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada 23–25 September 2025 itu merupakan inisiatif Indonesia dalam forum APEC Ocean and Fisheries Working Group, dengan dukungan tujuh ekonomi anggota APEC yaitu Kanada, Chile, Selandia Baru, Peru, Chinese Taipei, Amerika Serikat, dan Thailand.

Rudy menuturkan inisiatif itu dilatarbelakangi kebutuhan akan pengetahuan dan praktik terbaik tentang pengelolaan, analisis dan pemanfaatan data-data perikanan untuk mengimplementasikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

“Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk berbagi pengalaman, menyelaraskan pendekatan, serta memperkuat komitmen bersama dalam membangun kebijakan perikanan yang berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi,” ujar Rudy.

Dikatakan Rudy, forum tersebut juga memiliki arti penting dalam menerjemahkan komitmen para pemimpin dan menteri APEC ke dalam langkah nyata, khususnya dalam memperkuat kerja sama regional dan global di sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Mahrus menekankan ikan pelagis kecil, seperti sarden, kembung, dan tongkol memiliki peran vital bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian nelayan di kawasan Asia Pasifik.

"Khusus di Indonesia, produksi pelagis kecil tahun 2024 mencapai 2,2 juta ton dengan nilai Rp43 triliun," kata Mahrus.

Namun, ia mengingatkan stok ikan pelagis rentan terhadap penangkapan berlebih (overfishing) dan perubahan lingkungan. Karena itu, pengelolaan berbasis data digital menjadi langkah strategis.

Sejak 2012, katanya, KKP telah mengembangkan Decision Support System (DSS) dan sistem pendataan terintegrasi. Hampir seluruh proses bisnis perikanan tangkap kini telah terdigitalisasi.

"Interkoneksi data sistem informasi mempercepat akselerasi penerapan kebijakan perikanan tangkap yang sangat dibutuhkan dalam tata kelola perikanan tangkap,” jelas Mahrus.

Selain memperkenalkan DSS, KKP juga mempromosikan penerapan lima kebijakan ekonomi biru, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan akuakultur berkelanjutan, perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengentasan sampah plastik di laut.