Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi, Picu Kenaikan Kejahatan

Oleh karena itu, sinergi dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci untuk mengendalikan kejahatan finansial secara massal dan efektif, mulai dari level sekolah hingga level profesional.

Teguh juga menekankan bahwa untuk mengurangi dampak negatif dari kejahatan finansial ini, edukasi dan kolaborasi antar instansi terkait sangat diperlukan. Sejak dini, anak-anak dan masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya kejahatan finansial serta cara-cara untuk melindungi diri mereka dari risiko kejahatan online.

Fransiska Oei menyatakan bank sudah melakukan berbagai langkah pengetatan dan edukasi untuk mencegah kejahatan finansial. Bank-bank di Indonesia kini semakin meningkatkan pengamanan dalam aspek teknologi dan legal untuk mengantisipasi potensi kejahatan.

Salah satu langkah yang penting adalah melakukan verifikasi data nasabah secara lebih komprehensif, dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Dukcapil, AHU, dan pajak. 

Namun, Fransiska juga mengingatkan bahwa para penipu (fraudster) sangat dinamis, sehingga bank juga harus memiliki strategi yang fleksibel dan mampu merespons dengan cepat setiap perubahan modus operan di yang muncul.

Dalam hal ini  prinsip aksi-reaksi,  menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih besar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Rizal Ramadhani menambahkan bahwa angka kejahatan, termasuk penipuan (scam), yang menghantui sektor keuangan terus merangkak naik. Untuk angka penipuan online saja, Satgas Pasti menerima 822 laporan per hari atau 2.643 aduan per bulan.

Menurutnya, selain lewat sinergi antara kementerian/lembaga dan pelaku jasa keuangan, masalah ini perlu diatasi pula lewat peningkatan literasi digital masyarakat. Rizal menyatakan banyak warga yang gagap pengetahuan soal efek teknologi meski sudah terpapar banyak produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

"Ini yang perlu diperbaiki masyarakat kita. Minat bacanya masih kurang, masuklah kemajuan TIK, sehingga catatan kita angka literasi dan inklusi itu jomplang. Gap ini dilakukan oleh OJK bagaimana mengurangi laporan yang masuk ke Satgas Pasti," tutur Rizal, yang juga menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu.

Hery Gunardi menuturkan, sebagai bagian solusi jangka panjang, Perbanas turut mendorong seluruh pelaku kepentingan untuk menggencarkan edukasi dan literasi keuangan, termasuk keuangan digital.
Menurutnya, literasi yang kuat merupakan garis pertahanan pertama dalam mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan finansial, sekaligus pondasi kokoh bagi terwujudnya sistem keuangan yang inklusif, aman dan tangguh. 

Ia berharap, forum yang tersaji dalam Katadata Policy Dialog bisa menjadi momen yang tepat untuk bersama menyepakati bahwa pengaturan oleh OJK, khususnya terkait pengelolaan rekening perbankan, dapat dapat mengacu parameter terbaik yang telah diterapkan di berbagai negara. 
“Kepercayaan kepada lembaga keuangan perbankan ini sangat sensitif. Jadi memang kepercayaan masyarakat itu harus kita jaga. Kalaupun ada isu harus kita luruskan sehingga membuat nasabah menjadi tenang,” ujar Hery.

Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa PPATK tak bisa sendirian menangani pemberantasan judi online ini. Ia menekankan soal kolaborasi yang lebih baik lagi dengan semua pihak. “Saya sepakat kuncinya adalah kolaborasi. PPATK tak bisa sendiri. OJK tak bisa sendiri, siapa pun dari kami (PPATK, Perbanas, OJK, Komdigi, aparat penegak hukum) dalam konteks sendiri, pasti tak akan bisa apa-apa, saya berharap ke depan, kolaborasi akan lebih kuat lagi.”