Lika-liku Terjal Transisi Energi RI

Jika melihat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang telah disahkan Kementerian ESDM pada Mei lalu, porsi batu bara masih mendominasi sumber energi primer yakni 66,8 persen pada 2024. Sementara, EBT hanya 12,9 persen.

Produksi listrik berbasis batu bara juga terus meningkat dan hampir lima kali lipat dari 52 gigawatt hour (GWh) pada 2002 menjadi 249 GWh pada 2024.

Tingginya porsi batu bara itu membuat pemerintah seakan punya justifikasi untuk tidak meninggalkannya. Terlebih, pemerintah ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen yang membutuhkan jaminan pasokan listrik.

Tak ayal, saat menghadiri ESG Sustainability Forum 2025 pada Januari lalu, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memberikan klarifikasi atas pernyataan Prabowo terkait suntik mati PLTU dalam 15 tahun.

"Kita tidak mau bunuh diri secara ekonomi kalau kita tutup pusat tenaga listrik tenaga uap ekonomi kita nanti akan hancur, maka nanti itu berimbang setelah tahun 2040, tidak bakal ada pusat-pusat tenaga uap baru," ujar Hashim.

Padahal, pasokan listrik PLN masih berlebih, terutama di Jawa-Bali. Hal ini tak lepas dari megaproyek 35 ribu MW yang dimulai sejak Mei 2015 karena pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.

Per Oktober 2024, Kementerian ESDM memperkirakan wilayah Jawa-Bali masih mengalami kelebihan pasokan listrik hingga 4 GW. Di sisi lain, berdasarkan perhitungan CERAH, sejak 2015 hingga 2023, kelebihan pasokan listrik yang tidak terpakai telah mencapai 291 ribu GWh—dan negara membayar hampir 300 triliun rupiah ke perusahaan listrik–rata-rata sekitar Rp33 triliun per tahun. Kelebihan pasokan listrik ini bukan hanya membebani keuangan negara, tetapi juga menghambat transisi menuju energi bersih.

Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa perencanaan kelistrikan nasional perlu ditinjau ulang secara menyeluruh. Tanpa koreksi mendasar terhadap skema kontrak, proyeksi permintaan, dan bauran energi, pemerintah akan terus terjebak dalam lingkaran pemborosan yang menghambat pembangunan energi terbarukan.

"Oversupply Jawa-Bali masih ada 4 GW jadi beberapa pembangkit di dua hingga tahun ke depan diupayakan agak mundur jadwal operasi (COD) supaya ketersediaan listrik tidak semakin bertumpuk dan PLN tidak lebih suffer," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu pada Konferensi Pers Kinerja Ditjen Gatrik Kementerian ESDM, pada Oktober 2024 lalu.

Selama satu dekade ke depan, PLN sendiri menyiapkan dua skenario penambahan kapasitas listrik dengan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,2 persen per tahun, yaitu Skenario Renewable Energy Base (RE Base) dan Skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED).

Pada kedua skenario masih ada kebutuhan tambahan pembangkit PLTU sebesar 2.643 MW dengan rincian:

    2025: 2.326 MW

    2026: 34 MW