Lika-liku Terjal Transisi Energi RI

    2029: 6 MW

    2030: 2 MW

    2032: 6 MW

Pada skenario pertama atau RE Base, pengembangan sistem ketenagalistrikan didasarkan pada kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai kemampuan PLN dan pemerintah, baik dari sisi workability project maupun dari sisi finansial.

Skenario ini tidak mengejar target penurunan emisi dan bauran energi, tapi pengembangan sistem ketenagalistrikan dioptimasi terhadap biaya dan keandalan pasokan, meskipun memprioritaskan pembangkit baru menggunakan pembangkit EBT.

Sementara pada skenario kedua, penyediaan infrastruktur pengembangan sistem ketenagalistrikan difokuskan untuk berkontribusi pada penurunan emisi.

Dilihat dari dua skenario di atas, penurunan ketergantungan pada batu bara bisa dikatakan tidak signifikan – masih menyumbang lebih dari 45 persen dari bauran energi.

Padahal, banyak pemimpin bisnis di Indonesia yang mendukung penghentian penggunaan batu bara.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Savanta bertajuk “Powering up: Business Perspectives on Shifting to Renewable Electricity” (2025), 88 persen pemimpin perusahaan RI menyatakan dukungan untuk menjalankan transisi energi dan pensiun dini PLTU dalam ketenagalistrikan nasional pada 2035 atau lebih cepat.

Belum lagi bicara Indonesia yang punya banyak potensi energi terbarukan yang bisa diandalkan.

Mencari Solusi Pembiayaan

Salah satu alasan lain yang kerap didengungkan pemerintah soal sulitnya lepas dari batu bara adalah masalah pembiayaan. Bahkan untuk pensiun dini PLTU Cirebon, Indonesia pun masih membutuhkan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB), sebagaimana dinyatakan Bahlil pada akhir Mei lalu.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menaksir biaya pensiun dini PLTU mencapai US$4,6 miliar atau sekitar 74,9 triliun rupiah (asumsi kurs 16.300 rupiah per dolar AS) hingga 2030. Jika ditarik hingga 2050, maka biayanya mencapai 27,5 miliar dolar AS atau 448,2 triliun rupiah.