Lika-liku Terjal Transisi Energi RI

“Dukungan pendanaan untuk pensiun dini PLTU yang tidak efisien, mahal dan menyebabkan polusi udara akut milik PLN bisa berasal dari APBN. Namun dananya yang ditambah dengan penyertaan modal negara harus dipakai untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan dan penguatan jaringan listrik,” ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa melalui keterangan resmi pada April lalu.

Kendati demikian, Fabby menilai terdapat manfaat jangka panjang dari penurunan biaya kesehatan, dan subsidi PLTU mencapai 96 miliar dolar AS pada 2050. Karenanya, pensiun dini PLTU perlu dilakukan.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam kajiannya pun menemukan kerugian ekonomi yang bisa ditimbulkan dari pembangunan PLTU yakni mencapai 3,93 triliun rupiah.

"Kerugian ekonomi tersebut disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, kesulitan nelayan mencari ikan, hingga sektor pertanian yang terimbas pertambangan batu bara untuk mensuplai PLTU," ujar Direktur CELIOS Bhima Yudhistira.

Indonesia sendiri bergabung dalam kemitraan Just Energi Transition Partnership (JETP) dengan rencana alokasi dana untuk transisi energi terbarukan mencapai 19,6 miliar.

Namun, mengutip paparan Sekretariat JETP Indonesia pada Mei 2025 lalu, dana kemitraan itu mayoritas berasal dari utang berupa pinjaman komersial, konsesi, dan nonkonsesi, sekitar 75 persen. Sementara sisanya berupa investasi ekuitas, jaminan, hingga hibah. Hal ini berpotensi menimbulkan intervensi kepentingan bisnis dari para pihak pemberi dana.

Selain itu, mengutip kajian CERAH “Kupas Tuntas Kebijakan Transisi Energi Presiden Jokowi: 19 Maju atau Mundur?" (2024), skenario pengurangan emisi JETP masih menggunakan energi baru, seperti nuklir (10 GW). Kemudian, masih ada penggunaan energi fosil berupa gas sebesar 9,5 GW hingga 2050.

Ketergantungan pada energi nuklir dan gas tidak hanya berisiko menciptakan jebakan infrastruktur baru (lock-in effect), tetapi juga membuka ketergantungan baru terhadap bahan bakar impor—yang pada gilirannya dapat membebani anggaran negara dan bertentangan dengan semangat kedaulatan energi.

Investasi perbankan di sektor environmental, sosial, dan governance (ESG) bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia, terutama dari sisi pembiayaan.

Berdasarkan riset ESG Outlook Policy+ "Strengthening Indonesia's Banking Sector as Champions of Resilient and Greener Future” (2024), sejumlah bank mulai menyalurkan pembiayaan untuk proyek energi terbarukan.

Namun, porsinya masih terbilang minim.

Pada 2023, Bank Mandiri menyalurkan 8 triliun rupiah untuk pembiayaan energi terbarukan (3 persen dari green portfolio 264,1 triliun rupiah), BCA 2,1 triliun rupiah (1 persen dari green portfolio 202,6 triliun rupiah), dan UOB 242 miliar rupiah (1,4 persen dari green portfolio 16,8 triliun rupiah).

"Perbankan di Indonesia memang sudah berkomitmen untuk mencapai target net-zero emissions, dan sudah menunjukkan ada pembiayaan ke energi terbarukan melalui implementasi ESG. Kami melihat, investasi ESG bisa menjadi pintu masuk agar perbankan meningkatkan portofolio pembiayaan ke sektor-sektor energi terbarukan," ujar Pendiri dan Direktur Policy+ Raafi Seiff dalam keterangannya yang dirilis Februari lau.