Cegah Investor Hengkang, Profesor Unair Sarankan Perketat Regulasi sebagai Antisipasi 'Coordinated Trading'

SURABAYA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) baru-baru ini memberi sinyal penting bagi pasar modal Indonesia melalui perilisan Global Market Accessibility Review periode Juni 2026.  

Review MSCI menunjukkan, ada pola transaksi yang dilakukan secara terstruktur dan terencana oleh kelompok tertentu yang mengganggu mekanisme pasar yang sehat, sehingga menghambat proses pembentukan harga wajar (fair price) yang seharusnya mencerminkan fundamental perusahaan.

Praktik coordinated trading inilah menjadi faktor utama di balik penurunan penilaian transparansi pasar modal Indonesia.

Aktivitas menggerakkan harga saham secara terstruktur oleh kelompok tertentu, yang kerap disebut publik sebagai praktik “saham gorengan”, dinilai menciptakan berbagai anomali di pasar.

Kondisi tersebut kemudian dipandang MSCI sebagai faktor yang mengurangi tingkat transparansi dan integritas pasar modal di mata investor institusi global.

Guru Besar Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan, sebetulnya indikasi bahwa pasar modal Indonesia mengalami anomali karena adanya transaksi yang tidak wajar  akibat penguasaan informasi yang tidak berimbang sudah berlangsung cukup lama. 

"Sebetulnya ketika IHSG masih 9000 indikasi tersebut sudah terlihat, dengan 10 top tier perusahaan yang memiliki Price-to-Earnings Ratio (PER) yang tidak wajar karena terlalu tinggi, bisa sampai 100, mengakibatkan untungnya kecil. Jika dibandingkan misalnya Space X milik Elon Musk yang sangat prospektif PER nya hanya 40. Yang demikian ini terjadi karena kurangnya transparansi soal identitas pembeli saham di mana mereka lebih menguasai banyak informasi dibanding pembeli awam. Seperti kita ketahui pemilik modal pasar saham kita adalah para anggota bursa, yang tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan karena mereka masing-masing ingin mengendalikan dan meraup profit. 

Selain itu juga disebabkan aturan Free float pasar kita masih terlalu kecil, sehingga pengawasan dari masyarakat umum juga lebih lemah," ungkapnya. 

Imron mengatakan, jika anomali semacam itu terus terjadi maka akan merugikan investor sehingga bursa Indonesia bisa kehilangan kepercayaan, termasuk investor asing yang sebenarnya sangat diharapkan arus modalnya. Dia meminta OJK memperketat aturan agar perilaku coordinated trading atau manipulasi harga bisa diatasi untuk memulihkan kepercayaan.  

"OJK harus memperketat regulasi untuk menutup celah-celah praktik yang menyebabkan anomali. Sebenarnya aturan Free float sudah pernah dinaikkan menjadi 15 persen, tapi ini masih bisa dinaikkan lagi. Bagaimanapun, semakin banyak yang mengawasi akan semakin transparan dan teratur," ucapnya.