Lika-liku Terjal Transisi Energi RI

JAKARTA - Haryono, tahun, masih kesal melihat kondisi laut di kampungnya hingga hari ini. Warga Desa Roban Timur, Batang, Jawa Tengah yang menghabiskan separuh hidupnya sebagai nelayan itu makin sulit melaut sejak kehadiran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang atau Central Java Power Plant (CJPP). Pembangkit ini beroperasi sejak 3 tahun lalu.

“Di pinggiran (Pantai Roban Timur), sudah ada tongkang-tongkang batu bara yang berkeliaran di situ. Sudah ada jangkar-jangkar maupun cor-coran yang ditanam di laut,” ujar pria tersebut pada Mei lalu.

Dikutip dari CNN Indonesia, lantaran tak ada lagi ikan di area pinggiran, Haryono harus merogoh kocek lebih dalam jika ingin melaut dengan kapalnya.

“Dulu itu, ke tengah (laut), satu jam sudah dapat banyak. Dulu bahan bakar bawanya 20 liter, sekarang 40 kadang 50 liter,” keluhnya.

Artinya, ongkos bahan bakar yang sebelumnya hanya 136 ribu rupiah sekali melaut– dengan asumsi harga solar subsidi 6.800 rupiah per liter– harganya bengkak menjadi Rp340 ribu sekali jalan.

Belum lagi, masalah abrasi yang membuat bibir pantai tergerus. Kondisi itu, menurutnya, tak lepas dari pohon cemara laut yang bertumbangan.

“Sekarang kenapa bisa tumbang? Itu karena di sebelah timur PLTU itu kan ada pemecah gelombang. Arusnya menghantam ke sana terus balik memutar ke arah kampung,” kata dia.

PLTU Batang adalah proyek pembangkit listrik tenaga uap Ultra Super Criticial (USC) sebesar 2 x 1.000 Mega Watt di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pembangunan PLTU Batang dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2015.

“Dari awal peletakan batu pertama untuk pembangunan PLTU itu, proyek sudah ditolak sama sekali,” ujar Haryono.

Pembangkit ini resmi beroperasi sejak Agustus 2022. PT Bhimasena Power Indonesia/BPI (Persero) berperan sebagai Badan Usaha Pelaksana yang menjual listriknya ke PT PLN (Persero) selama 25 tahun.

Tapi nelayan macam Haryono menginginkan pembangkit itu tak lagi beroperasi.

“Nelayan mencari ikan sehari-hari susah,” kata dia.

Pensiun Dini PLTU

Pemerintah sebenarnya memiliki rencana mempensiun-dinikan alias menghentikan operasional PLTU sebelum masa akhir operasionalnya yang seharusnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya Indonesia melakukan transisi energi demi mencapai target net zero emission pada 2060.