Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Trump Bekukan Dana $2,2 Miliar untuk Universitas Harvard

📅 Selasa, 15 Apr 2025, 13:30 WIB | Oleh:

Penentangan Harvard, kata satgas antisemitisme federal pada hari Senin (14/4), "memperkuat pola pikir berhak yang meresahkan yang endemik di universitas dan perguruan tinggi paling bergengsi di negara kita — bahwa investasi federal tidak disertai dengan tanggung jawab untuk menegakkan hukum hak sipil.

“Gangguan pembelajaran yang telah melanda kampus-kampus dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat diterima. Pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi tidak dapat ditoleransi.”

Trump telah menjanjikan pendekatan yang lebih agresif terhadap antisemitisme di kampus, menuduh mantan Presiden Joe Biden membiarkan sekolah lepas dari tanggung jawab. Pemerintahan Trump telah membuka penyelidikan baru di perguruan tinggi dan menahan serta mendeportasi beberapa mahasiswa asing yang terkait dengan protes pro-Palestina.

Tuntutan dari pemerintahan Trump telah mendorong sekelompok alumni Harvard untuk menulis surat kepada para pemimpin universitas yang menyerukan agar universitas tersebut "secara hukum menentang dan menolak untuk mematuhi tuntutan yang melanggar hukum yang mengancam kebebasan akademik dan tata kelola universitas."

“Harvard hari ini memperjuangkan integritas, nilai-nilai, dan kebebasan yang menjadi fondasi pendidikan tinggi,” kata Anurima Bhargava, salah satu alumni di balik surat tersebut. “Harvard mengingatkan dunia bahwa pembelajaran, inovasi, dan pertumbuhan transformatif tidak akan menyerah pada intimidasi dan keinginan otoriter.”

Tekanan pemerintah terhadap Harvard juga memicu protes selama akhir pekan dari komunitas kampus dan warga Cambridge serta gugatan hukum dari Asosiasi Profesor Universitas Amerika pada hari Jumat yang menentang pemotongan tersebut.

Dalam gugatan mereka, penggugat berpendapat bahwa pemerintahan Trump telah gagal mengikuti langkah-langkah yang diwajibkan berdasarkan Title VI sebelum mulai memotong dana, termasuk memberikan pemberitahuan tentang pemotongan tersebut kepada universitas dan Kongres.

"Tuntutan yang luas namun tidak pasti ini bukanlah upaya hukum yang menargetkan penyebab dari setiap penetapan ketidakpatuhan terhadap hukum federal. Sebaliknya, tuntutan ini secara terang-terangan berusaha untuk memaksakan pandangan politik dan preferensi kebijakan yang diajukan oleh pemerintahan Trump kepada Universitas Harvard dan mewajibkan Universitas untuk menghukum ujaran yang tidak disukai," tulis penggugat.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Pemprov DKI gelar program o...
Megapolitan
Jelang Pertunjukkan Teater ...
Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.