Per 12 Maret, Anggaran Rp710,5 Miliar Digelontorkan Demi Makan Bergizi Gratis, Begini Rinciannya!

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif pemerintah atau lembaga tertentu untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, lansia, atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mencegah stunting, dan memastikan akses pangan yang layak bagi semua. Program seperti ini telah sukses di berbagai negara dan bisa menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Maret 2025.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3).

Jumlah penerima manfaat program itu sebanyak 2.053.248 orang dengan rincian pra SD (Sekolah Dasar) 111.127, SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) 912.023, SMP/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) 578.465, dan SMA/MA (Madrasah Aliyah)/SMK 424.145 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 10.681, SLB (Sekolah Luar Biasa) 4.548, balita 7.811, ibu hamil 1.835, dan ibu menyusui 2.613 penerima.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Sebelumnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun ini sebesar Rp71 triliun dengan target sasaran 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar cakupan penerima manfaat diperluas secara maksimal pada 2025, sehingga targetnya meningkat menjadi 82,9 juta penerima.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Penambahan anggaran itu bakal menyerap dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Prabowo.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun. Menurut dia, program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut.