Benahi Daya Beli Kelas Menengah untuk Cegah PHK Masif

JAKARTA - Daya beli kelas menengah harus dibenahi dan ditingkatkan sebagai salah satu solusi untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang kian masif di sektor industri khususnya manufaktur.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto di Jakarta, Senin (10/3) mengatakan perlunya membenahi daya beli kelas menengah karena produk-produk industri manufaktur paling banyak dikonsumsi kelas menengah.

“Saat ini, masyarakat kelas menengah paling banyak tertekan mengingat situasi ekonomi yang kurang bagus,” kata Eko kepada Antara di Jakarta.

Tanda-tanda pelambatan ekonomi jelasnya sedang terjadi di mana daya beli masyarakat terutama kelas menengah yang sedang melemah, deflasi, ditambah lagi situasi ekonomi dan perdagangan global sekarang dalam kondisi perang dagang setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Situasi kurang menguntungkan tersebut membuat para pelaku industri melakukan PHK karena permintaan atau demand dari pasar rendah yang dipicu oleh kelas menengah yang menahan pembelian.

“Kalau tidak ada yang beli pasti mereka (industri-red) mengurangi karyawan karena produksi berkurang, ketika produksi berkurang maka secara otomatis tenaga kerja juga dikurangi. Ketika pengurangan jam kerja karyawan tidak lagi efektif dalam kondisi produksi yang berkurang, lama-lama perusahaan kemudian memutuskan PHK,” kata Eko.

Selain memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah, dia juga menyarankan Pemerintah memperkuat kebijakan di sektor industri terutama manufaktur harus lebih jelas. Hal itu dalam rangka membantu pelaku industri yang saat ini menghadapi penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan.

“Kebutuhan dari investor, khususnya yang memiliki pabrik saat ini adalah solusi jangka pendek, dikarenakan mereka harus segera memperbaiki neraca keuangan mereka melalui perbaikan dan upaya peningkatan penjualan produknya,” kata Eko.

Dalam waktu yang berbeda, pengamat kebijakan publik dari Fitra, Badiul Hadi mengatakan, beberapa langkah strategis yang bisa diambil pemerintah adalah mempercepat penyaluran stimulus ekonomi yaitu bansos dan subsidi bagi kelompok rentan, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Stabiliasi harga kebutuhan pokok perlu terlebih saat inflasi tinggi yang dapat menekan daya beli masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan distribusi pangan lancar, memperkuat cadangan beras, dan melakukan intervensi harga (operasi pasar) termasuk menindak tegas para mafia bahan pokok,” kata Badiul.

Selanjutanya, Pemerintah harus meningkatkan kuantitas dan kualitas program padat karya, sebagai solusi jangka pendek untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK terutama di sektor infrastruktur, manufaktur, pertanian dan kelautan.

Dalam jangka menengah panjang, Pemerintahharus mendorong investasi berkelanjutan dan inklusif dengan mempercepat realisasi investasi terutama di sektor manufaktur, pertanian dan ekonomi hijau yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Intervensi juga diperlukan terutama dalam mengupayakan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor.