Wamendagri: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Butuh Efisiensi dan Transparansi

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di Provinsi Maluku Utara.

Hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengedepankan efisiensi serta transparansi dalam setiap prosesnya.

“Persoalan serius dalam hal tata kelola pemerintahan ada isu transparansi, ada isu efisiensi di situ,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/12).

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, Bima menekankan perlunya keselarasan visi dan frekuensi antara presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota dalam melayani masyarakat serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bima memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah pusat, meliputi peningkatan sumber daya manusia, kedaulatan pangan, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, reformasi birokrasi, pembangunan desa, hingga digitalisasi pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.

“Ada program-program yang harus kita kawal yang bapak/ibu sudah sangat sering dengar, makanan bergizi gratis, hilirisasi energi, dan terutama sekarang yang betul-betul menjadi pertarungan adalah swasembada pangan,” ujarnya.

Wamendagri menyoroti swasembada pangan sebagai salah satu fokus utama dan perlunya pembangunan sistem irigasi yang memadai di berbagai daerah.

Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sekitar 3,9 juta hektare lahan sawah yang membutuhkan pembangunan atau perbaikan irigasi. Dengan irigasi yang optimal, sistem tanam panen dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun.

“Nah ini kami tunggu betul data-datanya sejauh mana misalnya di Maluku Utara bisa juga menyumbangkan kepada lahan irigasi ini,” ujar Bima.

Bima juga menekankan tiga target besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, dan mencetak SDM berkualitas.

“(Agar) menjadi aksi-aksi nyata di setiap pemberdayaan daerah yaitu efisiensi. Jadi, menyeimbangkan belanja pegawai, efisiensi pengadaan barang dan jasa, dan fokus pada program-program yang langsung berdampak pada masyarakat,” jelasnya.