Badiul Fitra: Pembangunan 3 Juta Rumah Berpotensi Gerus Lahan Pertanian

JAKARTA-Pengamat Kebijakan Publik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi mengatakan, rencana pembangunan 3 juta rumah di pulau Jawa ini memiliki potensi besar menggerus lahan pertanian produktif yang memiliki peran penting menjaga ketahanan pangan nasional.

 "Pemerintah perlu bijak, melahirkan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan perumahan dengan perlindungan lahan pertanian, agar tujuan pembangunan tidak disorientasi yang justru menciptakan krisis pangan,"ucapnya, Rabu (18/12).

Pemerintah tegas Badiul perlu memperkuat implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan secara masif.

Dia mencontohkan kasus di Pantai Indah Kapuk (PIK) yang mengorbankan banyak sawah petani untuk membangun rumah.

"Dan yamg jelas pembangunan perumahan ini bertentangan dengan semangat ketahanan pangan merupakan prioritas pemerintah,"tegasnya

Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2017-2021 terjadi penurunan lahan sawah sebanyak 264.886 hektar. Dari 8.242 juta hektar apda 2017 menjadi 7,997 juta hektar pada 2020. "Jangan sampai pembangunan 3 juta rumah memperparah kondisi ini,"ungkap Badiul

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan disentralisasi pembangunan, agar pualu Jawa tidak semakin padat, yang terpenting tidak jawa sentris. Sehingga ketimpangan pembangunan tidak semakin besar. Desentralisasi pembangunan ini sekaligus untuk mengoptimalkan peran kementerian transmigrasi. 

Tidak ada salahnya pemerintah mulai berpikir membangun perumahan vertikal. Untuk mengurangi alih fungsi lahan dan melakukan kajian lingkungan strategis sebelum proyek diberlakukan, serta melakukan pemetaan lahan terutama lahan kritis, bekas tambang yamg bisa di pakai untuk pembangunan perumahan.

Sebagai gambaran, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kerja sama dengan Bank Dunia untuk mendukung target Presiden Prabowo Subianto membangun Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya harus inovatif untuk membiayai pembangunan tiga juta rumah sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah" ujar Maruarar yang akrab disapa Ara tersebut, dalam keterangan resmi Minggu (15/12).

Ara mengatakan, Kementerian PKP harus memutar otak untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah. Sehingga dia memadukan hal teknis dengan langkah strategis untuk target ini. Salah satu caranya dengan bekerja sama dengan Bank Dunia.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah 3 juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," terang Ara.