Ekonom: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Tantangan Terbesar APBN 2027
Minggu, 04 Okt 2026, 15:43 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: RRI/Magdalena Krisnawati
BOGOR - Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan tantangan terbesar APBN 2027 adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan.
Menurut dia, untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen, pemerintah harus mendorong investasi. "Dan pertumbuhan investasinya harus mencapai sekira 10-12 persen ," kata Josua dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor pada 1-3 Oktober 2026.
Masalahnya, pertumbuhan investasi pada triwulan I dan II masih single digit, masing-masing 6,87 persen dan 5,53 persen. "Proyeksi kami sendiri, pertumbuhan ekonomi 2027 sekitar 5,22 persen," ucap Josua.
Karenanya, tercapai atau tidaknya pertumbuhan ekonomi tahun depan, kata Josua, sangat bergantung pada akselerasi investasi swasta. Termasuk peningkatan produktivitas investasi, keberhasilan proyek-proyek Danantara, serta kemampuan pemerintah memperbaiki iklim investasi.
Sebaiknya Anda baca juga:
Menurut penilaian Josua, APBN 2027 menunjukkan arah fiskal yang tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Pada saat yang sama, pemerintah terlihat berupaya memperkuat disiplin anggaran.
Di sisi lain, Josua mengingatkan risiko APBN 2027 juga perlu diperhatikan karena ruang terhadap guncangan tidak terlalu besar. Asumsi APBN menggunakan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, imbal hasil SBN 10 tahun 6,9 persen, serta ICP USD75 per barel.
"Analisis sensitivitas menunjukkan harga minyak merupakan salah satu variabel fiskal yang paling sensitif. Kenaikan ICP (Indonesian Crude Price) sebesar USD1 per barel diprakirakan akan memperburuk saldo APBN sekitar Rp8,5 triliun," ujar dia.
Sementara itu, kenaikan imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 0,1 poin persentase menambah tekanan fiskal sekitar Rp1,8 triliun. Hal tersebut, tambah Josua, yang mesti menjadi perhatian pemerintah untuk diantisipasi.
"Dengan defisit dasar sudah berada di 2,40 terhadap PDB, pemerintah perlu menjaga bantalan fiskal. Bantalan fiskal itu untuk menghadapi risiko pelemahan rupiah, kenaikan harga energi maupun biaya pembiayaan global," pungkas Josua. ils/I-1
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!