Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

OJK Ungkap Strategi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

📅 Selasa, 04 Agu 2026, 18:00 WIB | Oleh:
OJK Ungkap Strategi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Doc: ojk.go.id

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan sektor perbankan, pasar modal, hingga pelindungan konsumen

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Selasa (4/8) di Jakarta. Menurut dia, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Di sektor perbankan, OJK mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung akses pembiayaan masyarakat. OJK juga mempercepat pembaruan informasi kredit paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan.

Selain itu, OJK mulai menerapkan batas minimal debitur di atas Rp1 juta dalam layanan SLIK. “Kebijakan tersebut telah berlaku efektif sejak 1 Juli 2026,” kata Friderica.

Di bidang devisa, OJK mendukung implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Ini dilakukan melalui pengawasan rekening escrow, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta memastikan kesiapan industri perbankan.

Friderica menegaskan dana DHE SDA juga dapat dimanfaatkan sebagai agunan tunai. “Kebijakan ini diharapkan semakin memperkuat pengelolaan devisa nasional,” ucap dia.

Di sektor pasar modal, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) melanjutkan reformasi untuk memperkuat integritas pasar. OJK juga mempercepat pendalaman pasar melalui berbagai regulasi baru dan penguatan bursa karbon.

Selain itu, OJK menerbitkan Roadmap Pasar Derivatif 2026–2030 dan IDX Sustainable Roadmap 2026–2030. Kedua dokumen tersebut menjadi pedoman pengembangan pasar modal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Di bidang pelindungan konsumen, OJK juga memperkuat pengawasan terhadap penyampai informasi sektor jasa keuangan. Kebijakan tersebut mengacu pada POJK Nomor 6 Tahun 2026 mengenai perilaku penyampai informasi jasa keuangan atau financial influencer.

Friderica menegaskan aturan tersebut bertujuan mencegah penyampaian informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat. “Kami berharap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan semakin kuat melalui penerapan regulasi tersebut,” kata dia. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta
    Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...
  • Pertamina dan Jababeka Berkolaborasi Menuju Kawasan Hijau dan Nol Emisi
    Melihat tren positif pemasangan infrastruktur panel surya yang ...
  • Kemenperin Pacu Industri Halal Tembus Pasar Global Lewat Halal Indo 2026
    Langkah mendorong penyerapan 60 persen vendor lokal di ...
  • Bukan Sekadar Ekspor, Industri Pangan Indonesia Kejar Posisi di Rantai Nilai Global
    Ulasan yang sangat komprehensif mengenai posisi manufaktur Indonesia ...
  • Industri Besar di Kaltim Didorong Wajib Serap 60 Persen Vendor dan UMKM Lokal.
    Langkah Komisi VII DPR RI dalam mendorong regulasi ...
Advertisement
Art Jakarta Detail Sidebar

Bulu Tangkis Beregu Putra-putri ke Semifinal

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Olahraga
Bulu Tangkis Beregu Putra-p...
Nasional
Puncak Peringatan HUT Ke-81...
Advertisement
BMKG: El Nino Sangat Kuat Sedang Terjadi

BMKG: El Nino Sangat Kuat Sedang Terjadi

22 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.