Utang Ganggu Pencapaian Target Pemerintah

JAKARTA - Pemerintahan baru ke depan harus pintar mencari tambahan penerimaan untuk menutup beban anggaran. Sebab, kondisi fiskal dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cenderung meningkat kian membebani anggaran.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan memperingatkan dengan posisi utang yang menumpuk begini bakal mengganggu target target pemerintah. "Apalagi kalau pemerintah tidak bisa menaikkan penerimaan rasio pajak yang terus turun," ucap Anthony kepada Koran Jakarta, Senin (19/8).

Dirinya menilai dengan target pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,2 persen secara normatif seharusnya bisa dicapai. Namun, dirinya masih menyangsikan akan realisasinya. Sebab, hal itu bergantung dari kebijakan yang akan diambil ke depannya, termasuk soal penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menegaskan pemerintah ke depannya harus pintar mencari sumber penerimaan baru untuk menggenjot pertumbuhan. "Memerintah harus lebih inovatif menciptakan sumber sumber penerimaan negara tidak hanya dari pajak, tetapi sumber penerimaan negara lainnya khususnya kenaikan devisa negara," tegas Esther, Minggu (18/8).

Esther mencontohkan caranya dengan meningkatkan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk white collar atau minimal karyawan atau pekerja pabrik sehingga meningkatkan sumber devisa negara. Sektor pariwisata harus di kembangkan untuk menarik wisatawan asing lebih banyak. "Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga harus ditingkatkan perannya untuk lebih profit oriented bukan menjadi beban APBN," ucap Esther.

Utang, menurut dia, harus dikelola untuk berbagai program yang bermanfaat dan kegiatan produktif, sehingga bisa menggerakkan pendapatan atau income dan bisa digunakan untuk bayar utang lagi.

Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai target pertumbuhan pada 2025 sebesar 5,2 persen terlalu moderat. Pemerintah dianggap tidak mau mengambil risiko apalagi tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi pada 2024.

Sebagai gambaran, papar Huda, dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), target pertumbuhan ekonomi hanya sekali tercapai, pada 2022. Selebihnya, memang gagal tercapai, jauh dari janji Jokowi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, realisasi hanya di angka 5 persen-an saja. "Target Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke angka 8 persen juga bakal sulit tercapai," tegasnya.

APBN Transisi

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan postur dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dirancang sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan presiden terpilih mulai Oktober 2024.

Menkeu memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2025 mencapai 5,2 persen, inflasi di level 2,5 persen, dan defisit anggaran sekitar 2,53 persen dari PDB. Penerimaan negara diperkirakan mencapai 2.996,9 triliun rupiah, dengan belanja negara sebesar 3.613,1 triliun rupiah yang didukung dengan penguatan efisiensi belanja, produktivitas dan perlindungan yang tepat sasaran.

Postur ini dirancang untuk mendukung program-program prioritas dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal. "APBN terus menjaga dan mendukung transisi politik ini secara smooth dan efektif. Kita terus fokus sesuai dengan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah tema keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi. APBN adalah instrumen yang merespons berbagai tantangan yang sering muncul, baik dalam bentuk shock absorber maupun counter cyclical. Dan APBN dijaga kredibel, akuntabel, sehat, serta berkelanjutan," jelasnya.

Menkeu menyebut RAPBN 2025 perlu dikelola dengan cermat agar dapat menjadi shock absorber terhadap guncangan ekonomi gobal yang masih sangat dinamis dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu terus diantisipasi, sekaligus memastikan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mengejar cita-cita Indonesia emas 2045.