Pemekaran Pacu Upaya Penurunan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan pemekaran daerah, khususnya di Papua, dapat memaksimalkan penurunan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2022, ada empat pemekaran daerah di tingkat provinsi yaitu Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

"Pemecahan daerah bisa lebih fokus dan daerah bisa lebih maksimal menurunkan kemiskinan ekstrem. Ini masih baru dan kita masih belum bisa optimal," ujar Muhadjir, dalam Konferensi Pers Penanganan Kemiskinan Ekstrem, di Jakarta, Rabu (3/7).

Dia menyebut, Papua memiliki kasus kemiskinan yang unik, terutama di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Selain masalah geografis, ada fenomena cuaca yang bisa menggagalkan panen warga sehingga berpotensi menimbulkan kasus kelaparan.

Muhadjir menambahkan, pemekaran daerah juga bisa membuat keuangan di suatu daerah meningkat. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi sumber pendanaan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Ketika pemekaran ada yang tiba fiskal naik tajam seperti Kabupaten Mimika. Ketika dipecah, ada yang masuk ke wilayah-wilayah tersebut termasuk Papua Pegungan dan ada beberapa kabupaten yang kita intervensi," jelasnya.

Sebagai informasi, penduduk kategori miskin ekstrem berpendapatan di bawah 1,9 Dollar AS per hari per keluarga. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024.

Target Penurunan

Muhadjir mengungkapkan, persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83, berhasil turun 0,29 persen pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin ekstrem turun sekitar 1,21 persen sejak diterbitkannya inpres nomor 4 tahun 2022.

"Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia terus menunjukkan tren menurun dan menuju target 0 persen pada tahun 2024," terangnya.

Dia menyatakan, semakin kecil angka kemiskinan ekstrem makan penurunannya semakin sulit, termasuk mencapai target 0 persen. Menurutnya, modal yang dibutuhkan sama ketika angka kemiskinan ekstrem masih besar.

Muhadjir mengatakan, target kemiskinan ekstrem 0 persen sebenarnya mesti dicapai pada tahun 2030.

Pemerintah berupaya melakukan percepatan dengan menjadikannya target pada tahun 2024.

"Pada september 2024, BPS akan menyelenggarakan kembali susenas (survei sosial ekonomi nasional) 2024 untuk mengukur kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Diharapkan angkanya semakin menurun mendekati nol persen,"ucapnya. ruf/S-2