Korsel, Tiongkok, dan Jepang, Ingin Denuklirisasi Semenanjung Korea

SEOUL - Para pemimpin Korea Selatan (Korsel), Tiongkok, dan Jepang, pada Senin (27/5) menegaskan kembali tujuan mereka untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea dalam pertemuan puncak yang jarang terjadi di mana mereka juga sepakat untuk memperdalam hubungan dagang.

KTT tersebut mempertemukan Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol, Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, dan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, di Seoul, untuk melakukan perundingan trilateral pertama kedua negara dalam hampir lima tahun.

Meskipun Korea Utara (Korut) tidak secara resmi masuk dalam agenda tersebut, beberapa jam sebelum para pemimpin bertemu, Pyongyang mengumumkan bahwa mereka akan segera menempatkan satelit mata-mata lain ke orbit yang mana langkah itu melanggar sanksi PBB yang melarang negara tersebut melakukan uji coba menggunakan teknologi balistik.

Pada konferensi pers bersama, Yoon dan Kishida mendesak Korut untuk membatalkan peluncuran tersebut, dan pemimpin Korsel mengatakan hal itu akan merusak perdamaian dan stabilitas regional dan global.

Presiden Yoon juga menyerukan tanggapan internasional yang menentukan jika pemimpin Korut, Kim Jong-un, melanjutkan peluncuran satelit keempatnya yang diklaim Seoul telah dibantu secara teknis oleh Russia sebagai imbalan atas pengiriman senjata Pyongyang ke Moskwa untuk digunakan di Ukraina.Namun Tiongkok, sekutu dan penyumbang ekonomi terpenting Korut, tetap bungkam mengenai masalah ini, dan Perdana Menteri Li tidak menyebutkannya dalam pengarahan tersebut.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah perundingan, negara-negara tersebut menegaskan kembali komitmen mereka terhadap denuklirisasi di Semenanjung Korea, dan menambahkan bahwa perdamaian sebagai kepentingan dan merupakan tanggung jawab bersama.

Menanggapi hal itu, Korut langsung meresponsnya dengan mengatakan bahwa membahas denuklirisasi di Semenanjung Korea saat ini merupakan provokasi politik yang serius.

"Pembicaraan apapun tentang denuklirisasi akan melanggar posisi konstitusional negara kami sebagai negara pemilik senjata nuklir," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut seperti disiarkan KCNA. "Hal seperti denuklirisasi menyeluruh di Semenanjung Korea telah mati secara teoritis, praktis dan fisik," imbuh kantor berita Korut itu.

Perbedaan

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok sebelumnya mengutuk uji coba nuklir Korut dan mendukung sanksi yang bertujuan membatasi pengembangan senjatanya. Selain itu, Tiongkok pun secara konsisten mendukung seruan denuklirisasi di seluruh Semenanjung Korea.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, ketika hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) memburuk, Beijing semakin menghalangi upaya-upaya yang dipimpin Washington DC untuk menjatuhkan sanksi yang lebih ketat terhadap Korut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing bahkan menyalahkan latihan militer gabungan AS-Korsel sebagai penyebab meningkatnya ketegangan regional.

"Meski begitu, fakta bahwa Seoul, Tokyo, dan Beijing berupaya meningkatkan kerja sama trilateral dan meningkatkan hubungan ekonomi merupakan pertanda baik bagi perjanjian di masa depan mengenai topik-topik yang lebih sulit seperti nuklir Korut," komentar peneliti dari Asan Institute, Lee Dong-gyu.

"Mencapai konsensus cepat mengenai cara menangani rezim Kim Jong-un akan selalu sulit karena terdapat perbedaan posisi diplomatik dan keamanan di setiap negara," imbuh Lee. AFP/I-1