Ganjar-Mahfud 'Gaspol' Berantas Korupsi

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md menegaskan dia bersama Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo akan melakukan tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi, yang ia sebut dengan istilah gaspol, apabila memenangi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

"Gaspol. Gandakan anggaran, anggaran diperbanyak untuk orang-orang kelas menengah ke bawah, sikat korupsi, dan perbaiki birokrasi," kata Mahfud dalam rilis yang diterima di Jakarta, kemarin.

Mahfud juga mengatakan bahwa Ganjar-Mahfud akan memperjuangkan penegakan hukum yang berjalan secara adil bagi semua pihak. "Ganjar-Mahfud hadir untuk memperbaiki itu semua," kata Mahfud di hadapan ribuan relawan dari Laju Indonesia, Sahabat Mahfud Muda, Ikatan Keluarga Madura Jawa Barat, Gerpin, dan sejumlah elemen lainnya di Mustikasari Convention Hall, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (9/12).

Di satu sisi, Mahfud menyoroti ketimpangan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Mahfud, kadang kala penegakkan hukum memihak orang yang mempunyai kekuatan.

Sementara itu, lanjut dia, orang lemah yang tidak mendapat perlindungan hukum bisa kalah jika berhadapan dengan pihak-pihak yang mempunyai kekuatan jika sedang berperkara. "Orang mencuri lalu dihajar habis-habisan di tengah jalan, sementara orang korupsi dilindungi. Korupsi tuh banyak loh, kelasnya miliaran. Kalau mencuri itu enggak banyak, dan kadang karena terpaksa. Orang kuat menyogok dan dibeking pejabat korup agar kasusnya ditutup. Ini bukan rahasia," katanya.

Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa masyarakat miskin di Indonesia tidak akan pernah bangkit, jika korupsi tidak diberangus tuntas. Setelah korupsi dikikis, kata dia, Pemerintah dapat menghitung berapa anggaran yang dapat diberikan untuk rakyat sebagai modal kerja, subsidi listrik, menggratiskan internet, maupun menggaji guru dengan layak.

Di sisi lain, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Ganjar berkomitmen untuk membangun dari wilayah pinggiran. "Proyek-proyek yang hanya dinikmati kelas menengah ke atas, kita hentikan. Kita akan membangun dari pinggiran. Ganjar-Mahfud akan gaspol," ujarnya.

Indeks Korupsi Turun

Dalam kesempatan berbeda, Mahfud MD mengatakan dirinya merupakan salah seorang yang ikut mengusulkan pembatalan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Pertanyaannya, bukankah Mahfud ikut terlibat dalam revisi Undang-Undang KPK itu? Tidak, saya tidak ikut. Revisi Undang-Undang KPK itu disahkan DPR pada September (tahun 2019), sementara saya dilantik menjadi menteri pada Oktober (2019). Saya termasuk orang yang mengusulkan agar revisi itu dibatalkan," kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (10/12).

Mahfud menjelaskan bahwa revisi UU KPK membuat Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara terkorup, karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2022 turun empat poin menjadi 34 dari skor 0-100 berdasarkan survei Transparansi Internasional.

"Mengapa skor Indonesia turun? Ini dimulai sejak terjadinya pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK pada 2019," kata Mahfud.

Dia menjelaskan penurunan tersebut menjadi catatan buruk terhadap komitmen Pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. "Kenapa? Karena menaikkan satu poin saja susahnya bukan main. Lah, ini tiba-tiba turun drastis," tambahnya.

Oleh karena itu, Mahfud memberi peringatan keras kepada para koruptor. Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama pasangannya, capres Ganjar Pranowo, berjanji untuk melibas dan memberantas korupsi.