Industri Nasional Rapuh, Lebih Mengikuti UMR Murah, Bukan Daya Beli Masyarakat

» Bagaimana bisa bersaing dengan negara-negara yang surplus, untuk makan saja harus impor, untuk bayar utang harus utang baru.

» Kalau APBN dan APBD dan intermediasi tidak diarahkan ke sektor riil yang produktif, maka uang akan menguap.

JAKARTA - Mencuatnya berbagai masalah sosial ekonomi bangsa ke permukaan akhir-akhir ini seperti, sepinya pasar tradisional dan turunnya pendapatan pedagang kecil merupakan pertanda kalau daya beli masyarakat yang menurun. Sementara, di sisi lain, para elite politik tampak masih berpesta pora dengan perilaku yang tidak terpuji seperti maraknya korupsi seolah tiada hari esok. Bahkan, mereka tidak sadar dan tidak perduli kalau jutaan rakyat hidupnya semakin susah.

Berkurangnya daya beli masyarakat tersebut karena sektor riil atau dunia usaha tidak pernah dipertahankan dan diperkuat, sehingga lapangan kerja otomatis berkurang dan pendapatan masyarakat khususnya pekerja hilang.

Belum lagi di sektor informal yang tidak terukur dalam data, namun sebagian besar pekerja di sektor tersebut adalah rakyat. Sektor informal, otomatis hilang dalam kondisi ekonomi melemah seperti sekarang.

Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (17/10) mengatakan, sektor riil yang kopong diciptakan secara sistematis sejak belasan tahun. Pada akhirnya, kehabisan darah dan ibarat tubuh manusia berpotensi mengalami gagal jantung, namun tidak ada yang perduli.

"Indonesia harus banting setir dalam pembangunan ekonomi, sektor riil, pertanian, keuangan negara, intermediasi bank untuk melepaskan diri dari resesi dan depresi hebat di masa datang," kata Siprianus.

Pemerintah saat ini, belum memberikan ruang dalam meningkatkan sektor riil di Tanah Air. Padahal, sektor riil itu jika didorong, akan membuka lapangan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara sebagai penopang pertumbuhan ekonomi khususnya dari konsumsi dan investasi.

"Namun yang terjadi saat ini adalah para politisi dan elit politik, hanya sibuk mengurus urusan politik tanpa memperhatikan sektor ekonomi yang saat ini cukup prihatin dan membutuhkan terobosan baru guna mengatasi terjadinya krisis hebat dimasa mendatang," kata Siprianus.

Kepentingan rakyat harus selalu diutamakan bukan pada kepentingan elite yang selalu mencari panggung di tengah tahun politik saat ini. "Kalau hal ini terus berlanjut, maka rakyat akan semakin menderita dan kaum oligarki dan kroninya terus meraup keuntungan yang besar," katanya.

RI menurutnya, harus membangun sektor riil terutama industri produktif yang menciptakan banyak lapangan kerja untuk rakyat. "Tidak perlu yang berorientasi ekspor, yang untuk substitusi barang impor saja tidak bisa. Kenapa? karena tidak ada kemauan untuk membangun," katanya.

Hal yang terlihat, industri pindah atau relokasi dari satu tempat ke tempat lain, hanya karena persoalan Upah Minimum Regional (UMR) yang lebih rendah. Pabrik akhirnya relokasi dari Jawa Barat ke Batang, Jawa Tengah.

"Kan konyol, kalau terjadi inflasi di Jawa Tengah dan UMR naik terus, mau pindah ke mana lagi. Begitu rapuhnya industri kita. Bukan mengikuti daya beli masyarakat tapi mengikuti UMR murah. Kalau banyak yang pindah ke Jawa Tengah, pengangguran di Jawa Barat bisa bertambah."

Dalam kesempatan terpisah, Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Mohammad Nasih, menyoroti ketimpangan ekonomi yang ada. Dari sisi angka-angka, data menunjukkan kondisi yang menggemberikan karena Indonesia akan masuk PDRB nomor 5 di dunia.

"Namun demikian, keadilan ekonomi masih rendah. Orang kaya semakin kaya yang miskin tetap miskin. Ini pasti ada yang salah. Uang berputar di orang kaya saja, sehingga mereka bertambah kaya, sementara uang orang miskin berputar di mereka saja, sehingga karena jumlahnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka keadaannya (kemiskinan) tidak berubah," kata Nasih.