Industri Nasional Rapuh, Lebih Mengikuti UMR Murah, Bukan Daya Beli Masyarakat

Dalam kesempatan terpisah, Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Mohammad Nasih, menyoroti ketimpangan ekonomi yang ada. Dari sisi angka-angka, data menunjukkan kondisi yang menggemberikan karena Indonesia akan masuk PDRB nomor 5 di dunia.

"Namun demikian, keadilan ekonomi masih rendah. Orang kaya semakin kaya yang miskin tetap miskin. Ini pasti ada yang salah. Uang berputar di orang kaya saja, sehingga mereka bertambah kaya, sementara uang orang miskin berputar di mereka saja, sehingga karena jumlahnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka keadaannya (kemiskinan) tidak berubah," kata Nasih.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan Pemerintah juga perlu mewaspadai kondisi yang terjadi di Tiongkok. Saat ini ekonominya parah karena kredit macet di atas 1 triliun dollar AS di properti. Sedangkan, ekonominya melambat karena industri kelebihan barang produksi akibat perang dingin dengan Eropa dan AS.

Eropa dan AS pun berhenti mengimpor barang konsumsi. Pada akhirnya, surplus barang tadi di dumping.

"Makin mereka dumping makin matilah kita. Siapa bisa bersaing, karena dia surplus barang. Kita semakin tidak bisa bersaing membangun industri substitusi impor karena kita abai selama belasan tahun," kata Aditya.

Kalau ditanya ke semua industri dalam negeri, mereka pasti mengaku dipersulit, yang tidak dipersulit hanya kroni dan oligarki.

"Ini hasil dari mereka yang tidak mempunyai misi pembangunan nasional, yang ada hanya perang kekuasaan. Karena abai belasan tahun, maka sampai hari ini belum ada tanda-tanda banting stir ke arah industri produktif dan sektor riil," katanya.

"Akibat perang kekuasaan, pembangunan generasi muda diabaikan, pengurangan stunting lambat. Bagaimana mau mengurangi stunting kalau kemiskinan bertambah. Kalau generasi muda kita stunting bagaimana bersaing dengan kualitas SDM negara lain. Kita di dalam negeri ribut soal politik. Apa yang mau diperebutkan? Kalah menang jadi abu, yang direbutin tulang. Tidak ada yang sadar rebutan kekuasaan itu merebut apa? Hanya tulang belulang," kata Aditya.

Dia juga menyoroti kinerja Pelaksana Tugas Menteri Pertanian (Mentan) yang karena ada harga komoditas mau naik, terus menyatakan cepat-cepat impor. "Kan parah, kalau eksportirnya tidak mau mengekspor atau menjual terus bagaimana. Kalau solusinya hanya mempercepat impor, bagaimana terbelakangnya pemikiran seperti itu. Kalau demikian, maka tidak perlu Pemerintah," katanya.

Meskipun alasannya itu solusi sementara. Tapi selama belasan tahun, ya itu terus, benar-benar tidak berpikir. Kebergantungan pada pangan impor dari tahun ke tahun terus terulang. Impor pangan setiap tahun meningkat 15-20 persen. Lebih cepat dari penambahan populasi.

"Berarti, secara perlahan tapi pasti industri dalam negeri dimatikan. Kalau kualitas pemimpin begini, maka bagaimana bisa RI hadapi masa depan yang semakin berat dalam persaingan dunia. Dalam Ekonomi keuangan industri dan teknologi semuanya kita tertinggal," katanya.

Baru dengan loka pasar (e-commerce) saja, Pemerintah sudah kewalahan karena sebagian besar impor semua. Bagaimana nanti kalau kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bisa berkuasa di online?

"Ujungnya, Indonesia tidak akan menjadi lagi negara berdaulat kalau tidak bisa mandiri pangan, industri dasar, dan mandiri teknologi. Kita tidak ada dasar atau fondasi. Kita hidup saat ini hanya dengan sumber daya lama dan bahan mentah, UMR rendah, populasi besar untuk konsumsi yang akan menurun dalam produktivitas lima tahun ke depan, dan beban utang luar negeri yang mencapai 450 miliar dollar AS. Bagaimana kita bisa berdaulat?" katanya.