“Food Security' Adalah Keamanan Nasional, Lebih Penting dari Persenjataan

Dengan kata lain, tambah Esther, regulasi ke arah pencapaian swasembada pangan harus diwujudkan, seperti pupuk yang dibuat murah dan mudah diakses petani. Hasil riset antara perguruan tinggi dan pemerintah kemudian diproduksi oleh koperasi-koperasi, sehingga pupuk bisa diproduksi secara masal dan murah. Petani pun mudah mengaksesnya. Bukan seperti pupuk yang sekarang, diproduksi pabrik dan mahal harganya sehingga kadang terjadi kelangkaan pupuk.

"Jadi kebijakannya untuk jangka panjang, bukan jangka pendek yang memenuhi kebutuhan pangan dari impor. Karena para rent seeker itu berharap rupiah dari setiap kilogram bahan pangan yang diimpor," tegas Esther.

Lebih spesifik, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan jika dilihat apa yang terjadi sekarang, praktik rent seeking sudah berjalan lama di Indonesia sehingga keadilan bagi petani sangat sulit terwujud. Rent seeking selama ini terkesan dibiarkan bahkan dilanggengkan sehingga mimpi swasembada pangan sulit terealisasi.

"Jangankan swasembada, untuk tidak impor pangan (beras) kita sangat kesulitan. Jika dilihat data Bulog per Agustus 2023 saja, pemerintah sudah melakukan impor beras sebanyak 1,6 juta ton (dengan total nilai mencapai sembilan triliun rupiah) dari total penugasan 2,3 juta ton. Jumlah itu mencakup 300 ribu ton dari sisa penugasan tahun 2022 dan dua juta ton dari penugasan 2023," paparnya.

Badiul mengatakan rent seeking kerap kali mengakibatkan terjadinya korupsi. Untuk itu, pemerintah harus lebih terbuka lagi terkait informasi dan data pangan, termasuk impor pangan, memperkuat reformasi birokrasi agar para penyelenggara negara tidak memperkuat rent seeking dan yang tidak kalah penting penegakan hukum atas praktik rent seeking.