Percepat Transisi Energi dan Pengembangan EBT

Pengembangan EBT seperti tenaga surya, bioenergi, dan panas bumi diharapkan mampu menjadi fondasi kemandirian energi Indonesia di masa depan.

Jakarta – Percepatan transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Norman Ginting menegaskan komitmen organisasinya untuk memperkuat dan mengawal percepatan transisi energi serta pengembangan EBT nasional.

“METI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan transisi energi nasional yang terarah dan berdampak nyata,” kata Norman, sebagaimana diberitakan Antara, di Jakarta, Rabu (6/5).

Norman, yang juga menjabat sebagai Direktur Proyek & Operasi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), menyatakan pihaknya siap mempererat kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna mendukung agenda energi bersih Indonesia. Ia menekankan, transisi energi bukan sekadar upaya menekan emisi, tetapi juga momentum memperkuat kemandirian energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pengembangan energi baru terbarukan harus menjadi fondasi ketahanan dan kemandirian energi Indonesia, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan kapasitas industri dan teknologi nasional,” ujarnya.

Ke depan, METI diarahkan menjadi wadah kolaborasi untuk mengakselerasi berbagai program strategis, seperti pengembangan PLTS 100 GW, implementasi bioethanol E20, Sustainable Aviation Fuel (SAF), panas bumi, biomassa, cofiring, hingga waste to energy. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Norman juga menegaskan pentingnya pengembangan ekosistem industri energi bersih dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi. “Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu berkembang sebagai pengembang, produsen, operator, dan inovator teknologi energi bersih yang berdaya saing,” katanya.

Ia menambahkan, transisi energi harus memberi dampak ekonomi luas, termasuk penciptaan lapangan kerja hijau dan penguatan rantai pasok nasional. “Dengan pendekatan tersebut, transisi energi diharapkan tidak hanya berorientasi pada target lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Penguatan Ekosistem

Sementara itu, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai percepatan transisi energi menjadi kunci untuk memperbaiki struktur energi nasional. Ia menegaskan ketahanan energi tidak lagi bisa bergantung pada pencarian sumber minyak baru.

Menurut Fabby, solusi utama adalah menurunkan konsumsi energi fosil melalui elektrifikasi transportasi, efisiensi energi, serta pengembangan energi terbarukan, termasuk program de-dieselisasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah sudah mengarah ke solusi struktural, seperti rencana pembangunan PLTS 100 GW dan penggantian PLTD dengan PLTS yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai (BESS). Namun, ia mengingatkan perlunya penguatan ekosistem agar target besar dapat tercapai.

“Ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dari ambisi target, tetapi dari kesiapan ekosistem, biaya fiskal, dan dampak nyata terhadap pengurangan impor BBM,” ujar Fabby.

Fabby menekankan prioritas mendesak adalah konversi sekitar 5 GW PLTD menjadi PLTS+BESS di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua dalam tiga tahun ke depan. Langkah ini dinilai dapat menekan konsumsi diesel, mengurangi biaya logistik energi, serta meningkatkan ketahanan listrik daerah.