Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Kudus Diminta Buat Jalur Alternatif Atasi Macet Akibat Banjir

📅 Rabu, 08 Mar 2023, 00:04 WIB | Oleh: Tim Penulis
Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Kudus Diminta Buat Jalur Alternatif Atasi Macet Akibat Banjir Doc: ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
Ket. Akses jalan menuju Jalan Kudus-Purwodadi di Desa Jetiskapuan dialihkan menyusul adanya genangan banjir yang semakin tinggi. Sedangkan solusi atasi banjir tersebut dengan menyiapkan jalur alternatif yang aman dari banjir.

Kudus - Tingkatkan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diminta membuat jalur alternatif untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas akibat genangan banjir di Jalan Kudus-Purwodadi yang selalu terjadi saat musim hujan.

"Salah satu solusi yang terbaik untuk menghindari kemacetan di dekat lampu pengatur lalu lintas di Tanjungkarang yang selalu tergenang, yakni dengan membuat jalur alternatif," kata Ketua DPRD Kudus Masan di Kudus, Selasa.

Menurut dia, solusi mengatasi kemacetan arus lalu lintas di Tanjungkarang akibat genangan banjir bisa dilakukan pada tahun ini dengan mengusulkan anggaran melalui APBD Perubahan 2023.

Penganggaran lainnya, yakni menggunakan anggaran dana pemeliharaan yang dimiliki Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

Jalur alternatif yang bisa dibuat, yakni dari arah Undaan melalui Jetiskapuan tembus Jalan Lingkar Kudus menuju Semarang memanfaatkan jalan di belakang Klenteng serta jalur alternatif dari arah Undaan tembus Jalan Lingkar menuju arah Pati juga memanfaatkan jalan desa yang sudah ada.

"Kedua jalur alternatif tersebut sudah ada, tinggal melanjutkan lagi agar bisa tembus menuju arah Semarang dan Pati," ujarnya.

Jalan yang sudah ada, kata dia, memiliki lebar sekitar 4 meter, nantinya bisa dilebarkan lagi menjadi 6 meter. Sedangkan kebutuhan anggarannya untuk jalur alternatif tembus ke arah Semarang sekitar Rp5 miliar dan arah Pati sekitar Rp10 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kudus Arief Budi Siswanto mengungkapkan pihaknya akan melakukan kajian terkait usulan tersebut, karena nantinya akan ada lahan milik masyarakat dan yang harus dibebaskan.

"Kami juga akan melihat pemetaannya dan koordinasi dengan lintas sektoral," ujarnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Luar Negeri
Resmi Masuk DK PBB, Kirgist...
Luar Negeri
Pilpres Kolombia Diinterven...
Luar Negeri
PBB Mendesak Transpransi Je...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.