Jaga Kodrat Kampus sebagai Penjaga Kebenaran, 301 Guru Besar UI Serahkan Amicus Curiae ke MA

JAKARTA - Merespons sanksi etika terhadap promotor disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebanyak 301 (tiga ratus satu orang) guru besar Universitas Indonesia (UI) menyampaikan amicus curiae (sahabat pengadilan) dalam kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Dalam pendapat hukum yang diserahkan pada 25 Mei 2026, ratusan guru besar menekankan pembatalan sanksi sebagai preseden buruk bagi dunia pendidikan Indonesia. Mereka menilai pembatalan sanksi akan menciptakan normalitas baru atas nama legalitas pengadilan negara.

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI), Prof. Eko Prasojo mengatakan meningkatnya berbagai kasus pelanggaran etik di perguruan tinggi tidak bisa dilepaskan dari orientasi pendidikan. Perguruan tinggi hari ini terlalu menitikberatkan pada publikasi dan riset, dan tuntutan untuk menjadi universitas kelas dunia atau World Class University membuat sivitas akademika lebih fokus mengejar capaian akademik. Sehingga pembentukan karakter dan nilai-nilai integritas menjadi terpinggirkan.

"Universitas ini sekarang orientasi kinerjanya pada publikasi, jadi bukan pada pembentukan nilai dan karakter. Ini yang menjadi sebab masalah," kata Prof Eko dalam Konferensi pers Amicus Curiae untuk UI di UI Salemba, Kamis (4/6).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pendidikan berbasis nilai integitas semakin terpinggirkan. Krisis pendidikan berbasis nilai integritas itu tak hanya terjadi di perguruan tinggi, tapi juga pendidikan dasar dan menengah.

"Semua sivitas akademika fokus pada hasil riset dan publikasi, bukan pada perubahan perilaku, karakter, mental model, dan nilai-nilai dasar mahasiswa," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Tim penanggung jawab Amicus Curiae, Prof. Sulistyowati Irianto mengatakan dalam pendapat hukum yang diserahkan pada 25 Mei 2026, ratusan guru besar menekankan pembatalan sanksi sebagai preseden buruk bagi dunia pendidikan Indonesia. Mereka menilai pembatalan sanksi akan menciptakan normalitas baru atas nama legalitas pengadilan negara.

“Amar hakim PTUN turut meruntuhkan alasan berdirinya universitas sekaligus keberadaan masyarakat ilmiah. Hal ini yang tercantum dalam amicus, dimana ini mengingatkan kami pada pidato Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta. Dalam pidato di UI pada 1957, Hatta menyatakan tugas universitas adalah membentuk karakter yang mencintai kebenaran,” katanya.

Ditegaskan oleh Prof. Sulistyowati bahwa para guru besar adalah penjaga gerbang kebenaran, yang bertanggung jawab memulihkan fungsi universitas apabila terjadi pelanggaran nilai dan etika moral akademik.

Dia juga mengatakan bahwa ratusan guru besar UI juga mengingatkan fungsi universitas untuk memproduksi ilmu pengetahuan. Karenanya, universitas memiliki otonomi yang tak bisa disamakan dengan lembaga apapun—politik maupun bisnis.

 “Dengan ini kami menyatakan universitas harus bebas dari politik dan uang, mereka menandaskan otonomi adalah hak kodrati universitas. Kewenangan universitas untuk menjaga nilai, norma dan integritas akademik harus dihormati,” tutupnya.