Destinasi Wisata Diupayakan Mendapat Bantuan Dana Penanganan Kebersihan

Jakarta - Kementerian Pariwisata mengupayakan destinasi-destinasi wisata bisa mendapatkan bantuan dana penanganan kebersihan dari pemerintah.

"Tahun ini sedang diupayakan banper (bantuan pemerintah) kita," kata Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi masalah kebersihan dan penanganan sampah di tempat-tempat tujuan wisata.

Kementerian Pariwisata, menurut dia, sudah mendata daerah-daerah tujuan wisata yang menghadapi masalah penanganan sampah dan perlu diprioritaskan dalam pemberian bantuan pemerintah.

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata sudah mendapat alokasi dana bantuan pemerintah (banper) guna mendukung upaya menjaga kebersihan daerah wisata.

"Ada sedikit banper, namun oleh Kementerian Keuangan bantuan pemerintah ini masih terblokir, karena belum ada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan saat ini kami upayakan ada revisi isi RKP 2026," katanya.

"Dana itu belum bisa dicairkan karena menunggu Perpres RKP penyempurnaan," ia menambahkan.

Menurut dia, alokasi dana banper yang dapat dicairkan nilainya diperkirakan sekitar Rp4,6 miliar.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Fahlevi menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata juga mendapat alokasi dana dari Kementerian Pekerja Umum untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas tempat pariwisata.

"Diberikan alokasi untuk aksesibilitas dan konektivitas pariwisata, menunya jalan dan juga penanganan sampah. Itu tambahan informasi selain upaya banper dalam revisi RKP," kata Irfan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan perlunya pemberian bantuan sarana dan prasarana penanganan sampah bagi daerah-daerah tujuan wisata.

Jika memungkinkan, dia menyarankan Kementerian Pariwisata menggunakan dana yang belum terserap untuk dialihkan ke Gerakan Wisata Bersih (GWB).

"Tadi baru dijawab oleh Ibu Wakil Menteri baru dikerjakan di 14 titik. Dibantu peralatan kebersihan, kalau tahun lalu bisa segitu," katanya.

"Kita minta kementerian lebih orkestrasi lagi, lebih besar lagi, pakai uang di kementerian, tidak usah lintas sektoral lagi, biar jadi ini barang," ia menambahkan.

Dia mendorong pemerintah meningkatkan fasilitas pendukung pelayanan pariwisata, termasuk toilet dan tempat sampah.

"Kita berharap Kementerian Pariwisata mengalokasikan yang layak untuk sarana prasarana untuk destinasi wisata," katanya.